Kemenakertrans Koordinasi dengan Pengurus SP

Selanjutnya terkait dengan kesejahetraan pekerja/buruh, Irianto mengungkapkan bahwa hal itu sudah dibahas sehingga Menakertrans mengeluarkan surat edaran pencegahan PHK yang ditujukan kepada seluruh Bupati, Walikota, dan Gubernur di seluruh Indonesia . Di dalamnya, juga dijelaskan bahwa perusahaan wajib memperhatikan daya beli pekerja, transportasi, uang makan dan lainnya.

"Kepala daerah harus bisa memberikan masukan agar perusahaan yang besar dan sehat dapat  mempertimbankan pemberian upah tambahan kepada pekerja/buruh.  Tapi jika kondisi perusahaan tidak memungkinkan, maka sebaiknya harus ada solusi lain sehingga jangan sampai ada pemecatan," pungkasnya. (Cha/jpnn)