Kemenakertrans Tak Mau Terganggu Kasus Suap

JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, berharap kasus dugaan suap dalam program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi di 19 Kabupaten di seluruh Indonesia tak menghambat pelaksanaan program tersebut. Sebab selama ini, program tersebut telah terbukti mampu membuka isolasi dan ketertinggalan pembangunan di berbagai daerah.

Menurutnya, program tersebut juga mampu mengubah lahan terlantar menjadi lahan pertanian produktif, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan lapangan kerja  bagi jutaan rakyat di seantero negeri. “Menakertrans berharap program-program kerja di bidang transmigrasi tetap dapat berjalan dengan baik. Bahkan kasus dugaan suap ini harus dijadikan momentum pembenahan program transmigrasi dengan melibatkan semua pihak sehingga dapat maju dan berkembang," terang Kepala Pusat Humas Kemenakertrans, Suhartono di Jakarta Minggu (11/9).

Lebih lanjut Suhartono menjelaskan, selama ini daerah-daerah transmigrasi masih butuh proses pembangunan agar peradaban mereka terangkat. Menurutnya, program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi adalah salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan itu.

“Menakertrans meminta para kepala daerah di 19 kabupaten yang masuk dalam program PPID agar melaksanakannya dengan baik dan melibatkan lembaga pengawasan daerah untuk ikut mengawasi dan memberi laporan secara berkala kepada pemerintah sehingga  nantinya proses pelaksanaan program tersebut berjalan sesuai dengan ketetuan yang berlaku, “kata Suhartono.