Kemenbudpar Beri Garansi Film Asing Tetap Tayang

Berdasar instruksi tersebut, Kemenbudpar dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lantas bekerja sama menata perfilman. Di antaranya, soal pemberlakuan pajak bagi proses produksi film nasional dan bea masuk film impor. ’’Hingga sekarang masih kami bahas. Belum ada kebijakan baru,’’ ujar menteri dari Partai Demokrat itu.

Wacik menargetkan, pembahasan ketentuan baru perpajakan perfilman tersebut rampung bulan depan. Jika memungkinkan, pembacaan aturan baru tersebut dikeluarkan berbarengan dengan hari film nasional yang jatuh pada 30 Maret.

Meskipun pembahasan pajak film lokal dan impor belum rampung, kata Wacik, sudah ada beberapa opsi aturan pajak baru yang akan diterapkan. Misalnya, pajak film local. Wacik menjelaskan, bahan-bahan produksi film sudah tidak masuk jenis barang mewah yang dikenai pajak hingga 40 persen. Dia mengusulkan pajak nol persen untuk barang-barang tersebut.

Sementara untuk PPN yang mencapai 10 persen dari total biaya pembuatan film lokal juga akan dihapus. Wacik menjelaskan, rata-rata film nasional berbujet Rp 5 miliar. Dari nilai tersebut, produser film dikenakan pajak Rp 500 juta. ’’Nominal tersebut tentu sangat besar,’’ kata dia.