Kemendagri Bantah Ingin Pisahkan Natuna dari Kepri

"Karena tentu harus ada persetujuan dan pertimbangan matang dari daerah. Harus diingat, pembentukan daerah itu kan dengan undang-undang. Tapi sampai saat ini tidak ada rencana revisi UU untuk menggabungkan Natuna ke Kalbar," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Mendagri saat membuka seminar "Diseminasi Desertada" di Jakarta, Rabu (20/4) pekan lalu, menjelaskan, dalam Desertada itu pemerintah juga akan melakukan penyesuaian. Dengan persetujuan daerah, bisa saja satu kabupaten/kota digabungkan dengan darah lain.

Mendagri mencontohkan wilayah Natuna yang rentang kendalinya jauh dari pusat pemerintahan Kepulauan Riau di Tanjungpinang. "Di dalam Desertada, penyesuaian ini sangat besar. Kalau kita sebut Natuna, dia lebih dekat ke Kalimantan Barat. Maka kalau berpikir efektifitas, kalau masyarakat dan Pemdanya setuju, mereka bergabung ke provinsi lain untuk lebih efektifitas," ucap Mendagri.

Dicontohkannya pula tentang Pulau Berhala yang sampai saat ini disengketakan oleh Kepri dan Jambi. "Termasuk Pulau Berhala, itu sekarang disengkatakan Jambi dan Kepri. Nah dengan ada Desertada, masyarakat mau bergabung ke mana" Jadi ada ruang supaya penyelenggaraan pemerintahannya lebih efektif dan efisien," cetusnya.