Kemendagri Bereskan Sejumlah Konflik Tata Ruang
Minggu, 02 Januari 2011 – 16:41 WIB
Dijelaskan pula, Kemendagri telah menyusun pedoman mekanisme hubungan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dengan BKPRD dalam penyelenggaraan penataan ruang. Selain itu telah direvitalisasi BKPRD di enam provinsi, yakni Bali, Kepulauan Riau, Jateng, Kaliamntan Tengah, Sumbar, dan Kalbar.
Disebutkan juga, Kemendagri telah melakukan konsolidasi penataan ruang di tiga provinsi, yakni Papua, Sulawesi Tenggara, dan Sumsel, yang dimaksudkan untuk sinkronisasi antara dokumen RTRW provinsi dengan RTRW kabupaten/kota. (sam/jpnn)
JAKARTA -- Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan keberhasilannya dalam memfasilitasi sejumlah konflik pemanfaatan ruang di sejumlah daerah.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Nilai IKIP Kaltim Meningkat, Masuk Tiga Besar Nasional
- Yorrys Raweyai: DPD Akan Mengawal Proses Pembangunan PIK 2 Tangerang
- BPMK Lanny Jaya Diduga Potong Dana Rp 100 juta dari 354 Kampung
- Kipin Meraih Penghargaan Utama di Temasek Foundation Education Challenge
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan