JPNN.com 
Kemendagri dan KPK Sepakat Optimalkan Data Kependudukan
Jumat, 10 Maret 2017 – 20:18 WIB
e-KTP. Foto dok JP/JPNN.com
Misalnya, kata dia, ketika mau mengurus izin investasi, langsung diketik NIK-nya bisa diketahui data administrasi kependudukannya. Seperti punya berapa izin, pajak, titik langganan listrik dan lainnya.
"Jadi, bagaimana agar data penduduk itu bisa dioptimalkan untuk semua layanan publik," tegasnya. (boy/jpnn)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor KPK, Jumat (10/3).
Redaktur & Reporter : Boy
BERITA TERKAIT
- KPK Sebut Belum Ada Tersangka Baru terkait Kasus e-KTP
- Demi Menyukseskan Pilkada 2024, Wamendagri Bima Arya Dorong Penerbitan E-KTP Bagi Pemilih Pemula
- Rakornas II Dukcapil, Wamendagri Bima Arya: Pastikan Hak Pilih untuk Pemilih Marginal Terjamin
- Usut Kasus Korupsi e-KTP, KPK Panggil Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana
- Sekretaris Ditjen Dukcapil Ingatkan Daerah Hati-Hati Terbitkan NIK Baru Menjelang Pilkada
- Gegara Ini Pemprov DKI Bakal Nonaktifkan 92 Ribu NIK Warga
.jpeg)
