Kemendagri Desak Pemda Percepat Penyaluran Anggaran Pilkada 2024
Jumlah ini terdiri dari 277 pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100 persen) dan 264 pemda telah merealisasikan tapi belum sepenuhnya.
Kedua, sebanyak 518 pemda telah menandatangani NPHD dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah senilai total Rp 8,61 triliun, sedangkan 23 pemda belum menandatanganinya.
Selanjutnya, 518 pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke Bawaslu Daerah senilai Rp 6,31 triliun.
"Dengan perincian 272 pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100 persen) dan 246 pemda telah merealisasikan, tetapi belum sepenuhnya," kata Maurits.
Ketiga, sebanyak 387 pemda telah menandatangani NPHD dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) senilai total Rp 936,95 miliar, sedangkan 158 pemda belum menandatanganinya.
Adapun 200 pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke TNI senilai Rp 567,43 miliar.
Perinciannya sebanyak 173 pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100 persen) dan 23 pemda telah merealisasikan tetapi belum sepenuhnya.
Keempat, sebanyak 420 pemda telah menandatangani NPHD dengan Polri senilai total Rp 3,00 triliun, sedangkan 125 pemda belum menandatanganinya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak pemerintah daerah agar segera mempercepat penyaluran anggaran Pilkada 2024.
- Polres Pematangsiantar Siap Berikan Keamanan di TPS Saat Pilkada Berlangsung
- Jenderal Sigit Pastikan Kesiapan Polri Jelang Pilkada Serentak 2024
- BKD Banten Periksa Pejabat Kesbangpol Soal Spanduk Kontroversial, Sanksi Menanti
- Kombes Taufiq: 1.615 Personel yang Dikerahkan Sangat Siap Amankan Pilkada 2024 Riau
- Kapolres Bolaang Mongondow Minta Warga Bijak Menyaring Info menjelang Pencoblosan
- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty Minta Pengawas Ad Hoc Cermat Tanggapi Surat Edaran KPU