JPNN.com 
Kemendagri Desak Pemda Percepat Penyaluran Anggaran Pilkada 2024
Jumlah ini terdiri dari 277 pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100 persen) dan 264 pemda telah merealisasikan tapi belum sepenuhnya.
Kedua, sebanyak 518 pemda telah menandatangani NPHD dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah senilai total Rp 8,61 triliun, sedangkan 23 pemda belum menandatanganinya.
Selanjutnya, 518 pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke Bawaslu Daerah senilai Rp 6,31 triliun.
"Dengan perincian 272 pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100 persen) dan 246 pemda telah merealisasikan, tetapi belum sepenuhnya," kata Maurits.
Ketiga, sebanyak 387 pemda telah menandatangani NPHD dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) senilai total Rp 936,95 miliar, sedangkan 158 pemda belum menandatanganinya.
Adapun 200 pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke TNI senilai Rp 567,43 miliar.
Perinciannya sebanyak 173 pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100 persen) dan 23 pemda telah merealisasikan tetapi belum sepenuhnya.
Keempat, sebanyak 420 pemda telah menandatangani NPHD dengan Polri senilai total Rp 3,00 triliun, sedangkan 125 pemda belum menandatanganinya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak pemerintah daerah agar segera mempercepat penyaluran anggaran Pilkada 2024.
- Gubernur Herman Deru Instruksikan Bawaslu Sumsel Awasi Ketat PSU Pilkada Empat Lawang
- Pesan Penting Kepala BKN untuk Para CPNS, Filosofi Tata Surya
- Kepala Daerah Tak Dilantik Bersamaan, Revisi UU Pemda & Pilkada Dimungkinkan
- Rakor dengan Kementerian PU, Wamendagri Kawal Percepatan Pembangunan 4 DOB Papua
- Wamendagri Ribka Tegaskan Akan Kawal Percepatan Pembangunan DOB Papua
- Dugaan Politik Transaksional ke Oknum Penyelenggara Pilkada Papua Bakal Dilaporkan ke KPK
