Kemendagri Dorong Gerakan Bangga Buatan Indonesia di Lingkungan Pemda

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah (Pemda).
Gerakan ini sudah diperkuat setelah penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 25 Februari 2022 lalu.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri pun menggelar webinar khusus untuk mengulas SEB tersebut lebih dalam.
Plh Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni mengatakan SEB bertujuan untuk mendorong produk dalam negeri, mempercepat serapan anggaran, serta memangkas birokrasi sehingga proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efektif dan efisien.
“Kemudian pemerintah daerah juga melakukan langkah strategis dalam rangka pembentukan tim dan juga konsolidasi di internal pemerintah daerah,” kata dia dalam siaran persnya, Jumat (4/3).
Selanjutnya OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait juga melakukan upaya-upaya sesuai dengan tujuan sebagaimana surat edaran tersebut.
Plt Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro memaparkan pemerintah telah memastikan produk-produk dalam negeri menjadi prioritas utama dalam pembangunan di Indonesia.
Kemendagri sangat mengapresiasi kebijakan dalam mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Salah satu bentuk konkret dukungan tersebut, kata dia, telah diterbitkan berbagai aturan terkait kebijakan itu.
Kemendagri mendorong gerakan Bangga Buatan Indonesia pada pengaadaaan barang/jasa di lingkungan Pemda.
- BPOLBF Luncurkan 19 Calender of Event 2025 Termasuk Festival Kelimutu, Catat
- Tri Tito Karnavian Lantik 34 Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi
- Kata Khofifah, Kepala Daerah Bakal Pakai Seragam Komcad
- 5 Berita Terpopuler: Mekanisme Seleksi Berubah, 100 Persen Lulus PPPK, Honorer Diangkat ASN Paruh Waktu
- Honorer Tak Lulus PPPK 2024 Diangkat jadi ASN Paruh Waktu, Kawal di Pemda
- Banyak Pemda Bingung soal Anggaran PPPK Paruh Waktu, Kemendagri Beri Petunjuk