Kemendagri Dorong Isu Persampahan Jadi Prioritas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Pertemuan Dalam Rangka Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (Dokrenda) bidang Persampahan di Hotel Mercure, Jakarta.

Pertemuan ini merupakan upaya mewujudkan pengelolaan persampahan yang baik dari hulu ke hilir dan seluruh kegiatan yang direncanakan pemerintah daerah dapat selaras dengan pemerintah pusat.

Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud.

Restuardy menyampaikan sesuai dengan amanat UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dan terpadu dari pembangunan nasional.

Oleh karena itu perlunya Kementerian/Lembaga melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

“Sinergi dan Sinkronisasi dari seluruh sektor menjadi kunci pencapaian target nasional yang ditentukan oleh seberapa besar dukungan pemda dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah,” tegas Restuardy.

Anggaran pengelolaan sampah belum menjadi prioritas oleh Pemda, hal ini terlihat dari data rata-rata Anggaran Persampahan dalam APBD dibawah 0.5%.

Untuk itu Pemda diminta menjadikan isu persampahan sebagai prioritas karena ini merupakan program prioritas pemerintah baik untuk jangka panjang, jangka menengah dan tahunan untuk mendukung pencapaian target nasional.