Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD Papua Tengah

jpnn.com - NABIRE - Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menurunkan tim ke Provinsi Papua Tengah untuk memonitor dan mengevaluasi atau monev dan mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan sosialisasi kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah di daerah setempat.

Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dalam Rapat Optimalisasi Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan Fasilitasi Penyusunan Perubahan APBD Provinsi dan Kabupaten Kota Wilayah Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 yang bertempat di Aula Kristus Sahabat Kita (KSK), Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah beberapa waktu lalu.

Dalam acara itu Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni membeberkan realisasi pendapatan APBD provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2023 per 25 Agustus 2023 sebesar 53,01% atau senilai Rp 655,28 triliun. Sementara itu, realisasi belanja APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2023 per per 25 Agustus 2023 sebesar 45,10% atau senilai Rp 582,37 triliun.

Sementara itu, realisasi pendapatan APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 per 25 Agustus 2023 sebesar 43,40% atau senilai Rp 1,007 triliun.

"Realisasi belanja APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 per 27 Agustus 2023 sebesar 21,61% atau senilai Rp 507,09 miliar," ujarnya.

Selain itu, untuk realisasi Kabupaten Nabire, yaitu realisasi pendapatan APBD Tahun Anggaran 2023 per 27 Agustus 2023 sebesar 38,94% atau senilai Rp 42,46 miliar. Sementara itu, realisasi belanja APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2023 per 27 Agustus 2023 sebesar 25,11% atau senilai Rp 365,75 miliar.

Fatoni mengingatkan kembali bahwa realisasi APBD perlu dioptimalkan karena sejumlah faktor. Salah satunya ialah uang akan beredar di masyarakat sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Kedua, pembangunan lebih awal dilaksanakan sehingga kehadiran negara dan kehadiran pemerintah dirasakan masyarakat dan hasil pembangunan bisa dinikmati sepanjang tahun. Ketiga, pelayanan publik lebih awal diperbaiki, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi. Keempat, kesejahteraan rakyat meningkat dan kelima, daya saing akan meningkat dan akan menarik investor lebih awal," katanya.