Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD Papua Tengah
Saat ini, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota tengah berproses melakukan APBD perubahan Tahun Anggaran 2023. Fatoni mengingatkan agar memaksimalkan proses APBD Perubahan ini dengan baik.
"Hal ini perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengoreksi APBD yang sudah ditetapkan sejak akhir tahun sebelumnya dan sudah dilaksanakan sejak awal tahun ini bisa saja banyak yang sudah dilaksanakan dan bisa saja targetnya ada yang perlu diubah. Oleh karena itu, jadikanlah momentum APBD perubahan untuk melakukan revisi, evaluasi dan meluruskan kembali APBD selanjutnya," tutur Fatoni.
Dia juga mengingatkan bahwa terdapat lima kebijakan dalam melakukan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu kebijakan umum, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan kebijakan surplus, defisit dan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan).
Menurutnya, peran pemerintah provinsi dalam memberikan asistensi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi faktor penting dalam mendorong realisasi APBD yang cepat dan tepat sasaran.
“Pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan untuk terus mengawal realisasi anggaran Kabupaten/Kota sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat. Mari kita dorong realisasi APBD untuk daerah yang lebih maju untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Fatoni. (*/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Tim dari Kemendagri turun langsung ke Papua Tengah untuk mendorong percepatan realisasi APBD dan penanganan inflasi.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
- Bappenas Membeberkan Mengenai Pentingnya Pelestarian Lingkungan Perdesaan
- Bappenas Tekankan Pentingnya Tata Kelola Perdesaan yang Adaptif
- LSM Gempur Papua Ajukan 3 Laporan ke Bawaslu
- Kemendagri Bikin Acara Identitas Kependudukan Digital Sejalan dengan Asta Cita Prabowo
- Demi Menyukseskan Pilkada 2024, Wamendagri Bima Arya Dorong Penerbitan E-KTP Bagi Pemilih Pemula
- Sahroni Setuju KPK-Kemendagri Setop Sementara Bansos Sampai Pilkada Selesai