Kemendagri Dorong Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi di Jembrana

jpnn.com - JEMBRANA - Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri memonitor dan mengevaluasi (monev) serta melakukan asistensi percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Jembrana, Bali.

Kali ini, tim Kemendagri turun bersama anggota DPR-RI dan pihak Kemenkeu.

Kegiatan itu berlangsung di Aula Jimbarwana Kantor Bupati Jembrana, Bali beberapa hari yang lalu.

Selain mendorong percepatan realisasi APBD dan penanganan inflasi, tim gabungan ini juga melakukan sosialisasi kebijakan transfer ke daerah (TKD), yang diikuti oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat dan kepala desa se-Kabupaten Jembrana.

"Tim dari kementerian, lembaga dan DPR-RI secara bersama-sama turun ke lapangan melakukan monitoring dan evaluasi sehingga bisa berdiskusi langsung dengan pemerintah daerah,” kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni.

Pada kegiatan ini, dilakukan evaluasi terhadap realisasi APBD menjelang triwulan III. Kemendagri menyampaikan kondisi realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 per 17 Juli 2023.

“Saat ini realisasi pendapatan APBD Provinsi, Kabupaten/Kota sebesar Rp 514,81 triliun atau 41,73%, sedangkan realisasi belanja APBD provinsi, kabupaten/kota sebesar Rp 439,47 triliun atau 34,01%,” ujar Fatoni.

Dia mengatakan pemda perlu mengoptimalisasi realisasi APBD dan menjaga konsistensi realisasi perbulan.