Kemendagri Dorong Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi Kendari

jpnn.com - KENDARI - Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri turun langsung ke Kendari, Sulawesi Tenggara untuk memonitor, mengevaluasi, dan asistensi realisasi APBD, penanganan inflasi serta penganggaran program prioritas lainnya.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Bina Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, kunjungannya ke Kota Kendari beberapa waktu lalu untuk melakukan monev realisasi APBD dan penanganan inflasi, termasuk membahas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya terkait pajak dan retribusi daerah.

"Peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan lima cara, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi, peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan inovasi," ujar Fatoni.

Menurutnya pemerintah daerah juga dapat memaksimalkan penerimaannya dengan mengoptimalkan pendapatan lain. Di antaranya melalui Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID).

"Peningkatan pendapatan yang bersumber dari dana transfer dilakukan dengan update data, mengajukan sesuai dengan prosedur dan koordinasi dengan Kementerian/lembaga terkait," kata Fatoni.

Dia juga mengapresiasi capaian realisasi PAD Kota Kendari yang menempati urutan kedua tertinggi secara nasional. Atas keberhasilan tersebut, Kota Kendari berhasil meraih penghargaan APBD Award 2023 dari Kemendagri.

"Peningkatan PAD Kendari sebesar 40,62% dengan perincian, realisasi PAD tahun 2021 sebesar 35,9% dan tahun 2022 sebesar 76,51%," kata Fatoni.

Dia juga mengingatkan pemerintah Kota Kendari soal percepatan realisasi APBD sejak awal tahun. Hal ini guna meningkatkan perekonomian daerah, agar uang beredar di masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat, serta dapat mengendalikan inflasi.