Kemendagri Ingatkan Kada Hindari Tujuh Area Rawan Korupsi
Dia mengatakan, penahanan terhadap kepala daerah menimbulkan dampak yang luar biasa. Tidak hanya sosiologis pada masyarakatnya, tapi juga terhadap sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan.
Dia mencotohkan kasus di Klaten, Jawa Tengah yang melibatkan hampir seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). "Pascakejadian stuck (terhenti, red) pelayanan," katanya.
Namun, lanjut dia, kondisi itu tidak dibiarkan. Pemerintah harus memastikan jangan sampai pelayanan terhenti. Hal ini juga akan dilakukan di Cirebon, yang kasusnya mirip di Klaten karena diduga melibatkan banyak SKPD.
Menurutnya, secara psikologis hal itu akan berpengaruh pada SKPD. "Oleh itu kami langsung melakukan pendampingan," kata anak buah Mendagri Tjahjo Kumolo itu.
Akmal menuturkan, pendampingan pernah dilakukan Kemendagri di Klaten, Malamg, Pubalingga dan daerah lainnya. “Concern kami di pemerintah adalah pelayanan publik harus jalan," tegasnya.(boy/jpnn)
Kemendagri sudah tiga kali melayangkan surat kepada para gubernur, bupati dan wali kota tentang tujuh area rawan korupsi yang menyeret banyak kepala daerah.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Mendagri Tito Dukung Penuh Perayaan Natal Nasional 2024 di GBK
- Mendagri Tito Dukung Sukseskan Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena
- Kepala BPSDM Kemendagri Tekankan Pentingnya Skill Kepemimpinan Saat Menutup Diklat PKA-PKP
- Sinergi Tanpa Sekat Jadi Kunci Kemajuan Wilayah Metropolitan
- Selamat, Pemprov Jateng Raih 3 Penghargaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Mendagri Tito Ungkap Ada Program Stunting Anggarannya Rp 10 M, tetapi Sampai ke Rakyat Rp 2 M