Kemendagri Mending Urus E-KTP Daripada Ributin Salam 2 Jari

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Nizar Zahro merasa kecewa karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegur Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.
Kemendagri menganggap Anies memberikan salam dua jari dalam Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12).
Dua jari dianggap merujuk pada nomor urut 02 milik Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
“Soal salam dua jari bukanlah ajakan kampanye. Disebut kampanye apabila Anies menyuruh mencoblos 02,” kata Nizar, Rabu (19/12).
Ketua DPP Partai Gerindra itu menambahkan, salam dua jari bukan tagline kampanye capres mana pun.
Salam dua jari, kata dia, juga bukan tanda nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Perlu diketahui, KPU menetapkan 02 sebagai nomor urut Prabowo Sandi. KPU tidak pernah menetapkan salam dua jari sebagai identifikasi capres atau cawapres tertentu,” imbuh anggota Komisi X DPR ini.
Dia pun meminta Kemendagri menyelesaikan persoalan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan merapikan daftar kependudukan agar tidak muncul daftar pemilih tetap (DPT) ganda atau siluman.
Politikus Partai Gerindra Nizar Zahro tidak terima karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegur Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.
- 5 Berita Terpopuler: Mekanisme Seleksi Berubah, 100 Persen Lulus PPPK, Honorer Diangkat ASN Paruh Waktu
- Banyak Pemda Bingung soal Anggaran PPPK Paruh Waktu, Kemendagri Beri Petunjuk
- 5 Berita Terpopuler: Isi Surat Kemendagri Bikin Lega, Honorer Kena PHK Selamat, Alhamdulillah
- Kemendagri Terbitkan Surat Terbaru soal PPPK Paruh Waktu, Honorer Kena PHK Selamat
- Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Kepemimpinan di RSUD demi Pelayanan Optimal
- Honorer R2/R3 Datang Mengadu, Mardani Surati Mendagri, Pengangkatan PPPK Dipercepat