Kemendagri Melakukan Sosialisasi Kebijakan Transfer ke Daerah

“Realisasi pendapatan APBD pprovinsi, kabupaten/kota sebesar Rp 361,32 triliun atau 29,40%, sedangkan realisasi belanja APBD provinsi, kabupaten/kota sebesar Rp 297,17 triliun atau 23,12%," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni.

Kemendagri juga akan terus mengingatkan pemerintah daerah mengoptimalisasi realisasi APBD sejak awal tahun, karena dengan realisasi APBD sejak awal tahun, uang akan beredar di masyarakat sepanjang tahun, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat, pembangunan lebih cepat dimulai sehingga kinerja pemerintah daerah akan lebih dirasakan dampaknya oleh masyarakat sepanjang tahun.

"Pemda juga wajib membuat target capaian realisasi APBD per triwulan dengan tetap memperhatikan output, outcome dan impact yang telah direncanakan. Target realisasi perlu dibuat triwulan pertama sebesar 20%, triwulan kedua menjadi 50%, triwulan ketiga realisasi 80% dan triwulan keempat realisasi mendekati 100%,” katanya.

Tim Kemendagri juga menyampaikan beberapa kendala dan sekaligus menyampaikan solusi percepatan realisasi APBD, di antaranya dengan melakukan lelang dini dan pembuatan terget realisasi per triwulan.

Selain itu, perlu pembentukan Tim Pengelola Keuangan sejak awal tahun dan tidak menggunakan tahun anggaran, belanja melalui e-katalog, e-katalog lokal dan toko daring, serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

"Semua harus berupaya agar APBD terealisasi dengan maksimal, agar apa yang direncanakan dan ditargetkan menuju kesejahteraan masyarakat betul-betul tercapai," ujar Agus Fatoni. (*/jpnn)