Kemendagri Mewanti-wanti Kepala Daerah untuk Genjot Realisasi APBD 2022

jpnn.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 yang diikuti jajaran pemerintah daerah.
Rakornas tersebut sebagai upaya menggenjot realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Jenderal Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni mengatakan pihaknya membuka ruang diskusi mengenai penyerapan realisasi anggaran baik yang tertinggi maupun terendah.
Rakornas tersebut menjadi ajang diskusi, bertukar pikiran, dan mencari solusi untuk meningkatkan realisasi anggaran oleh pemda.
“Percepatan realisasi APBD penting dilakukan untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sebab, capaian realisasi belanja APBD memiliki pengaruh terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat,” kata Fatoni dalam siaran persnya, Sabtu (20/8).
Belanja APBD juga dapat menstimulus sektor swasta yang keuangannya mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.
Percepatan realisasi belanja itu juga mesti dilakukan karena berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen pada akhir 2022.
Untuk mempercepat realisasi belanja APBD, Fatoni meminta kepala daerah untuk menggelar rapat koordinasi internal bersama seluruh staf organisasi perangkat daerah.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan para kepala daerah untuk bisa menggenjot realisasi APBD 2022.
- Bakar Semangat Kepala Daerah, Gubernur Lemhannas Ajak Manfaatkan Kebijakan Inovatif
- Penuh Semangat, Mendagri Tito Ikuti Senam Pagi bersama Para Kepala Daerah di Magelang
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya
- PDIP Larang Kadernya Ikut Retret Kepala Daerah, Huda PKB: Mungkin Bagian Kompromi
- Wamendagri Masih Menunggu Kehadiran Kepala Daerah dari PDIP di Lokasi Retreat
- PSI Instruksikan Kepala Daerah Melayani Rakyat, Bukan Partai