Kemendagri Minta Airin Copot Semua Lurah Non-PNS

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan estimasi awal Desember 2018, Pemkot Tangsel segera mencopot 20 Plt Lurah non-PNS.

Hal itu dikarenakan penunjukkan pejabat di lingkungan kelurahan ini melanggar aturan. Instansi pemerintah pusat ini akan meminta laporan perombakan pejabat tersebut.

Kasubdit Wilayah III, Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Ditjen Otda, Paskalis Baylon Meja mengatakan pemberian waktu perombakan Plt Lurah non-PNS itu dilakukan pihaknya untuk mencegah terulangnya maladministrasi.

Apalagi, jabatan yang diemban pegawai honorer di kelurahan Tangsel tak berdasarkan dengan aturan yang berlaku dan juga untuk memberikan kepastian pengambilan kebijakan kepada masyarakat.

"Kami akan terus memantau sampai persoalan ini tuntas. Kami sudah bertemu dengan Wakil Wali Kota dan Kepala Kepegawaian Tangsel. Jadi kami minta segera dirombak dan Plt Lurah ini diganti dengan PNS,” tegas Paskalis, Kamis (22/11).

Menurutnya, penggantian dan perombakan struktur 20 kelurahan ini menjadi solusi tepat dalam menyelesaikan masalah maladministrasi yang dilakukan Wali Kota Tangsel, serta untuk melihat proses pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dari aparatur sipil negara (ASN).

"Desember ini kami minta laporan perombakan lurah ini. Biar ada keabsahan yang diterima warga dari pegawai negara yang resmi. Jadi ke depan tidak adalagi pengaduan terkait soal ini," ujar Paskalis.

Selain itu, lanjut Pakalis, Pemkot Tangsel pun harus membatasi kedudukan pegawai honorer. Salah satunya memiliki jabatan strategis disebuah instansi daerah. Mengingat pada Desember 2018 dan Januari 2019 kucuran dana kelurahan dari pemerintah pusat akan dikucurkan.