Kemendagri Minta Daerah Segera Terbitkan Perda Turunan Perppu Ormas

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta semua provinsi segera membuat peraturan daerah sebagai tindaklanjut terbitnya Perppu Ormas.
Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, perda penting untuk menguatkan perppu agar langkah pemda menertibkan organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dapat lebih efektif.
"Kami sudah mengedarkan surat untuk daerah untuk membuat perda di tingkat provinsi. karena kan ormas juga banyak yang hanya di tingkat kabupaten atau provinsi," ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (24/7).
Saat ditanya daerah mana saja yang bakal segera mengeluarkan perda terkait ormas tersebut, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini menyebuat di antaranya Provinsi Jawa Timur.
"Yang saya dengar Jatim bakal segera bikin perda sendiri. Biar sejalan, karena Pancasila dan UUD 1945 itu prinsip," ucapnya.
Saat ditanya apakah pemda boleh membiarkan pengikut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang kini sudah dicabut status badan hukumnya, tetap melakukan dakwah, Tjahjo mengaku belum mengetahui ada pemda yang bersikap demikian.
"Kami belum lihat itu, tapi saya kira pemerintah itu satu, tidak ada sekat. Pelan-pelanlah," pungkas mantan anggota DPR ini.(gir/jpnn)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta semua provinsi segera membuat peraturan daerah sebagai tindaklanjut terbitnya Perppu Ormas.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Tri Tito Karnavian Lantik 34 Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi
- Kata Khofifah, Kepala Daerah Bakal Pakai Seragam Komcad
- 5 Berita Terpopuler: Mekanisme Seleksi Berubah, 100 Persen Lulus PPPK, Honorer Diangkat ASN Paruh Waktu
- Banyak Pemda Bingung soal Anggaran PPPK Paruh Waktu, Kemendagri Beri Petunjuk
- 5 Berita Terpopuler: Isi Surat Kemendagri Bikin Lega, Honorer Kena PHK Selamat, Alhamdulillah
- Kemendagri Terbitkan Surat Terbaru soal PPPK Paruh Waktu, Honorer Kena PHK Selamat