Kemendagri Minta Daerah Segera Terbitkan Perda Turunan Perppu Ormas

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta semua provinsi segera membuat peraturan daerah sebagai tindaklanjut terbitnya Perppu Ormas.
Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, perda penting untuk menguatkan perppu agar langkah pemda menertibkan organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dapat lebih efektif.
"Kami sudah mengedarkan surat untuk daerah untuk membuat perda di tingkat provinsi. karena kan ormas juga banyak yang hanya di tingkat kabupaten atau provinsi," ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (24/7).
Saat ditanya daerah mana saja yang bakal segera mengeluarkan perda terkait ormas tersebut, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini menyebuat di antaranya Provinsi Jawa Timur.
"Yang saya dengar Jatim bakal segera bikin perda sendiri. Biar sejalan, karena Pancasila dan UUD 1945 itu prinsip," ucapnya.
Saat ditanya apakah pemda boleh membiarkan pengikut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang kini sudah dicabut status badan hukumnya, tetap melakukan dakwah, Tjahjo mengaku belum mengetahui ada pemda yang bersikap demikian.
"Kami belum lihat itu, tapi saya kira pemerintah itu satu, tidak ada sekat. Pelan-pelanlah," pungkas mantan anggota DPR ini.(gir/jpnn)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta semua provinsi segera membuat peraturan daerah sebagai tindaklanjut terbitnya Perppu Ormas.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Peringati Hari Kartini, Wamendagri Ribka: Perempuan Harus Bangkit dan Bertransformasi
- Gandeng Kemendagri, Asbanda Luncurkan SP2D Oline
- Pengurus DWP Unit Kerja Lingkup Kemendagri Masa Bakti 2024–2029 Resmi Dikukuhkan
- Pentingnya Koordinasi Lintas Wilayah untuk Atasi Krisis Udara di Jabodetabekpunjur
- BSKDN Kemendagri Dorong Penguatan Perlindungan Pekerja di Daerah
- Tinjau SDN 2 Lamangga, Wamendagri Ribka Minta Hasil Laut Masuk Menu MBG di Sultra