Kemendagri Minta Daerah Segera Terbitkan Perda Turunan Perppu Ormas
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta semua provinsi segera membuat peraturan daerah sebagai tindaklanjut terbitnya Perppu Ormas.
Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, perda penting untuk menguatkan perppu agar langkah pemda menertibkan organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dapat lebih efektif.
"Kami sudah mengedarkan surat untuk daerah untuk membuat perda di tingkat provinsi. karena kan ormas juga banyak yang hanya di tingkat kabupaten atau provinsi," ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (24/7).
Saat ditanya daerah mana saja yang bakal segera mengeluarkan perda terkait ormas tersebut, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini menyebuat di antaranya Provinsi Jawa Timur.
"Yang saya dengar Jatim bakal segera bikin perda sendiri. Biar sejalan, karena Pancasila dan UUD 1945 itu prinsip," ucapnya.
Saat ditanya apakah pemda boleh membiarkan pengikut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang kini sudah dicabut status badan hukumnya, tetap melakukan dakwah, Tjahjo mengaku belum mengetahui ada pemda yang bersikap demikian.
"Kami belum lihat itu, tapi saya kira pemerintah itu satu, tidak ada sekat. Pelan-pelanlah," pungkas mantan anggota DPR ini.(gir/jpnn)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta semua provinsi segera membuat peraturan daerah sebagai tindaklanjut terbitnya Perppu Ormas.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Mendagri Tito Dukung Sukseskan Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena
- Kepala BPSDM Kemendagri Tekankan Pentingnya Skill Kepemimpinan Saat Menutup Diklat PKA-PKP
- Sinergi Tanpa Sekat Jadi Kunci Kemajuan Wilayah Metropolitan
- Selamat, Pemprov Jateng Raih 3 Penghargaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Mendagri Tito Ungkap Ada Program Stunting Anggarannya Rp 10 M, tetapi Sampai ke Rakyat Rp 2 M
- Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Mempercepat Penyelesaian RTRW dan RDTR