Kemendagri Minta Para Kepala Daerah terus Berinovasi selama Pandemi Covid-19

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP), menggelar diskusi virtual bahas implementasi kebijakan jaringan pengaman sosial serta koordinasi penyaluran bantuan sosial dalam penangan Covid-19.

Hadir sebagai pembicara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Wali Kota Jambi Syarif Fasha, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrullah, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Muchlis Hamdi, Kepala Pusdatin Kementerian Sosial Said Mirza Pahlevi, Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani.

Kegiatan yang dimoderatori Kepala Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan, Kurniasih ini melibatkan peserta dari berbagai kalangan.

Peserta tersebut terdiri dari kepala bappeda provinsi, kabupaten/kota, kepala dinas sosial provinsi, kabupaten/kota, kepala litbang daerah/orgganisasi perangkat daerah yang membidangi kelitbangan, kepala BPKAD provinsi, kabupaten/kota, masyarakat umum, dan akademisi.

Plt. Kepala BPP Kemendagri, Agus Fatoni, mengungkapkan pemerintah telah mengeluarkan tiga program prioritas dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Salah satunya adalah ihwal pemberian jaring pengaman sosial. Ada enam jaring pengaman sosial yang diberikan, yakni program keluarga harapan, kartu sembako, kebutuhan pokok, kartu pra-sejahtera, tarif listrik, dan tambahan insentif perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Enam kebijakan ini terus dilakukan dalam rangka menangani dan menghadapi pandemi Covid-19,” ujar Fatoni saat membuka diskusi.

Meski begitu, pemberian jaring pengaman sosial tak lepas dari berbagai kendala. Menyikapi itu, kata Fatoni, pemerintah pusat dan daerah terus berinovasi untuk mengatasi persoalan tersebut.