Kemendagri Minta Pemda dan DPRD Kompak Membahas APBD
Fatoni juga menyampaikan sinergi antara pemerintah dan DPRD menjadi kunci dalam menetapkan APBD yang efisien, efektif, akuntabel dan tepat sasaran. “Kalau (pemda dan DPRD, red) kompak dan solid dalam membahas penyusunan APBD, maka APBD pasti bisa ditetapkan tepat waktu,” pungkas Fatoni.
Pada kegiatan FGD tersebut, hadir wakil gubernur Kalimantan Tengah, wakil ketua DPRD Kalteng, sekda Kalteng, kepala Bappedalitbang Kalteng, kepala BPKAD, auditor ahli utama, kepala OPD provinsi, dan panitia anggaran DPRD Provinsi Kalteng.
Selain itu, hadir pula sekda, ketua DPRD, kepala BPKAD, pimpinan DPRD dan Banggar DPRD kabupaten/kota se-Kalteng.
FGD yang digelar di kantor gubernur Kalteng itu dihadiri langsung oleh beberapa narasumber, antara lain, Agus Fatoni, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, dan Direktur Wilayah III Koordinasi dan Supervisi KPK Brigjen Bahtiar Ujang.
Narasumber lainnya ialah Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP Iwan Herniawan, Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi DJPK Kemenkeu Agung
Widiadi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalteng Bambang Ari Setiono, dan Plh. Direktur Perencanaan Anggaran Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri M Valiandra. (mcr9/jpnn)
Kemendagri meminta pemda dan DPRD kompak dalam membahas dan menetapkan APBD murni maupun APBD perubahan.
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Dea Hardianingsih
- Ditjen Bina Keuangan Daerah dan KPK Gelar Rapat Koordinadi untuk Membahas Draf MCP Tahun 2025-2026
- Heboh Anggaran Belanja Gamis & Jilbab Senilai Rp 1 M Lebih di Kabupaten Banggai
- Ary Ginanjar Apresiasi Komitmen Kemendagri Membangun ASN Ber-AKHLAK
- Masa Jabatan Selesai, Tabrani Resmi Melepas Tugas Pjs Wali Kota Tangsel
- Bappenas Membeberkan Mengenai Pentingnya Pelestarian Lingkungan Perdesaan
- Bappenas Tekankan Pentingnya Tata Kelola Perdesaan yang Adaptif