Kemendagri: Pemerintah Daerah Perlu Menjaga Keberlanjutan Penerapan Inovasi
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri) Agus Fatoni menyampaikan pemerintah daerah perlu menjaga keberlanjutan inovasi di daerah.
Untuk melakukannya, daerah bisa menerapkan strategi upgrade dan update terhadap inovasi yang telah dilakukan.
Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya menjaga keberlangsungan inovasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan dan melakukan pembaruan terhadap inovasi yang telah diimplementasikan selama dua tahun, agar inovasi tersebut dapat dilaporkan kembali kedalam sistem Indeks Inovasi Daerah.
“Seperti dalam ketentuan, inovasi yang dinilai adalah inovasi dua tahun terakhir. Oleh karena itu, inovasi di tahun 2017 sampai dengan 2019 harus dilakukan upgrade dan update," ujar Fatoni secara virtual ketika menjadi pembicara dalam acara Rapat Koordinasi Inovasi Seluruh SKPD dan Camat se-Kabupaten Kediri, Senin (23/8).
Pada pertemuan tersebut, Fatoni menyampaikan, untuk melakukan upgrade, pemerintah daerah dapat mengintegrasikan inovasinya dengan layanan elektronik lainnya.
"Misalnya PTSP di daerah melakukan kerja sama dengan penyedia ojek online, sehingga produk jasa layanannya dapat langsung diantar ke rumah," ujar Fatoni.
Langkah upgrade inovasi juga dapat dilakukan melalui penambahan fitur dan meningkatkan kecepatan dalam pemberian layanan.
Litbang Kemendagri menyampaikan pemerintah daerah bisa menerapkan strategi upgrade dan update terhadap inovasi yang telah dilakukan.
- Ary Ginanjar Apresiasi Komitmen Kemendagri Membangun ASN Ber-AKHLAK
- Masa Jabatan Selesai, Tabrani Resmi Melepas Tugas Pjs Wali Kota Tangsel
- Bappenas Membeberkan Mengenai Pentingnya Pelestarian Lingkungan Perdesaan
- Bappenas Tekankan Pentingnya Tata Kelola Perdesaan yang Adaptif
- Pemprov Sumut Beri Dukungan Rp 15 M demi Kesuksesan Aquabike World Championship
- Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Minta Masyarakat Kawal Netralitas ASN di Pilkada 2024