Kemendagri Percepat Realisasi APBD & Penganggaran Penanganan Inflasi

Adapun sepuluh daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi per tanggal 15 Oktober 2022, yaitu Provinsi Jawa Timur 84,24 persen, Kepulauan Bangka Belitung 84,17 persen, Bali 82,22 persen, Kalimantan Barat 81,15 persen, DIY 76,77 persen.

Kemudian, Provinsi Kalimantan Selatan 76,68 persen, Provinsi Jawa Barat 76,40 persen, Sumatera Barat 74,50 persen, Banten 74,01 persen, dan Provinsi Sumatera Utara 72,88 persen.

"Adapun untuk kabupaten daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi per September 2022 yaitu, Kabupaten Bojonegoro 85,16%, Kabupaten Kep. Raja Ampat 83,55%, Kabupaten Kaur 82,70%, Kabupaten Banyuwangi 81,47%, Kabupaten Ciamis 80,96%, Kabupaten Tangerang 80,46%, Kabupaten Kebumen 80,24%, Kabupaten Wonogiri 79,72%, Kabupaten Bondowoso 79,09%, dan Kabupaten Bangka 78,89%. Sementara untuk Kota yaitu, Kota Magelang 89,09%; Kota Kediri 85,06%; Kota Tangerang Selatan 81,88%; Kota Yogyakarta 81,00%; Kota Padang Panjang 77,41%; Kota Payakumbuh 77,13%; Kota Prabumulih 76,51%; Kota Bontang 76,00%; Kota Bukit Tinggi 75,82%; dan Kota Sukabumi 75,34%," kata Fatoni.

Di sisi lain, Fatoni juga menjelaskan sepuluh daerah dengan realisasi belanja tertinggi per tanggal 15 Oktober 2022.

"Untuk provinsi, yakni Jawa Barat, Bali, Banten, Jawa Timur, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat dan Lampung. Sementara, Kabupaten yaitu; Kaur, Pati, Bone Bolango, Banjar, Karimun, Aceh Jaya, Lampung Barat, Bener Meriah, Aceh Timur dan Banyuwangi. Sedangkan untuk Kota meliputi, Bitung, Sukabumi, Langsa, Bandar Lampung, Lhokseumawe, Metro, Gunung Sitoli, Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Tual," imbuh Fatoni.

Dia juga menyebutkan daerah-daerah dengan posisi uang kas tertinggi di perbankan.

"Untuk Provinsi meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Papua, Papua Barat dan Sumatera Utara. Kabupaten terdiri dari Bojonegoro, Tangerang, Kutai Timur, Bogor dan Bekasi. Sedangkan, untuk Kota yaitu, Cimahi, Medan, Malang, Surabaya, dan Makassar," ujarnya.

Karenanya, Fatoni mengimbau agar daerah segera mengatasi persoalan serapan anggaran yang masih rendah dan segera melakukan percepatan pelaksanaan realisasi APBD TA 2023.