Kemendagri Rilis 60 Daerah dengan Realisasi Pendapatan & Belanja Terendah

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah mempercepat realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Percepatan ini dibutuhkan agar target pembangunan dan pelayanan yang sudah ditetapkan pemda bisa tercapai memasuki semester II tahun anggaran 2023.

Berdasarkan data Kemendagri, realisasi pendapatan provinsi dan kabupaten/kota per 31 Agustus 2023 sebanyak Rp 679,81 triliun atau 54,88 persen.

Jumlah ini masih rendah dibanding pada 2022 di periode yang sama yakni Rp 684,05 triliun atau 59,41 persen.

Sementara itu, realisasi belanja provinsi dan kabupaten/kota per 31 Agustus 2023, yakni sebesar Rp603,79 triliun atau 46,71 persen. Dalam angka persentase, realisasi ini lebih rendah dibanding pada 2022 di periode yang sama, yaitu 48,11 persen.

Meski pada 2022 jumlahnya lebih sedikit, yakni Rp 586,65 triliun.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan penyebab rendahnya realisasi APBD yang masih banyak berulang adalah keterlambatan lelang.

Sejatinya masalah ini bisa diatasi dengan penggunaan e-Katalog, Katalog Lokal, Toko Daring, dan lelang dini.