Kemendagri: Smart City Harus Sesuai dengan Kebutuhan Wilayah

Sebagai contoh, pemerintah pusat bersama DKI Jakarta dan daerah penyangga tengah merancang integrasi berbagai moda transportasi, seperti Transjakarta, JakLingko, commuter line, moda raya terpadu (MRT), lintas raya terpadu (LRT), dan Transjabodetabek.

Saat ini, para pemangku kepentingan terus merumuskan integrasi layanan tiket dan tarif sehingga mempermudah akses masyarakat dalam bepergian dan berbiaya murah.

Safrizal menerangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Kota Makassar tak kalah kreatif dalam berinovasi untuk pelayanan publiknya. Banyuwangi memiliki mal pelayanan publik.

Jadi, masyarakat cukup datang ke suatu tempat untuk mengurus segala keperluan terkait pemerintahan. Dia menyebut Banyuwangi juga punya aplikasi Smart Kampung untuk data kependudukan dan usaha.

“Pemkab Banyuwangi pun telah mampu mengajak masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi. Lewat smart kampung, masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya untuk ke sana-ke mari mengurus administrasi yang diperlukan. Segala potensi daerah bisa dicatat, dikembangkan, dan dipasarkan,” paparnya.

Dengan satu data itu, Safrizal menjelaskan Pemkab Banyuwangi dengan mudah memetakan kekurangan dan kelebihannya. Kemudian, menentukan program dan kebijakan yang tepat untuk memolesnya. 

Kemudian, Pemerintah Kota (Pemkota) Makassar telah lama membangun War Room untuk memantau aktivitas dan menerima keluhan masyarakat.

Di tengah pandemi Covid-19, kota pimpinan Danny Pomanto itu dengan mudah menambahkan layanan Makassar Recover dalam sistem yang sudah ada. Pemkot bisa memantau kondisi kesehatan masyarakat.