Kemendagri Tinjau Lahan Kritis di Bantul, Petani Keluhkan Ketersediaan Air

jpnn.com, BANTUL - Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Iwan Kurniawan meninjau lahan kritis di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lahan tersebut merupakan program penerapan model pengelolaan lahan kritis berbasis masyarakat oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri.

Iwan berkomitmen untuk mengupayakan ketersediaan air di lahan kritis yang dikelola masyarakat Bantul.

"Kami ingin identifikasi kira-kira untuk melanjutkan (program), apa saja yang perlu kami kembangkan," kata Iwan, Kamis (20/1).

Program itu, lanjut dia, merupakan upaya pemerintah untuk memanfaatkan lahan kritis agar menjadi produktif dengan memberdayakan masyarakat.

Iwan juga menyebut pemerintah berperan dalam melayani dan membantu melalui berbagai program.

"Artinya yang menjadi ujung tombak di dalam penanganan lahan kritis itu adalah masyarakat," ujar Iwan.

Dia menilai pemanfaatan lahan ini juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dengan menanam pohon yang memiliki nilai ekonomi.

Adapun jenis tanaman tersebut yakni yang bisa menyerap air saat musim hujan dan mengairi saat musim kemarau.

"Bukan hanya berdampak pada pendapatan petani saat menanam, tetapi dampaknya juga terhadap lingkungan," tutur Iwan.

Di sisi lain, Tugimin (62) yang merupakan salah satu petani penggarap lahan kritis tersebut mengaku ketersediaan air menjadi permasalahan yang dihadapi para petani.

Dia juga menyebutkan saat ini ada 147 petani yang tergabung dalam Kelompok Petani Lestari Mulyo yang turut mengelola lahan tersebut.

Luas lahan yang dikelola para petani yaitu seluas 35 hektare. 32,3 hektare di antaranya ditanami berbagai jenis pohon seperti durian, kelengkeng, dan sebagainya.

Lahan seluas 2,7 hektare lainnya dikelola Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai Agro Wisata Bukit Dermo.(mcr9/jpnn)