Kemendagri Ungkap 14 Strategi Percepatan Realisasi APBD

jpnn.com - BALI - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nasional pada 2022 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Capaian perwujudan APBD TA 2022 itu merupakan realisasi tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Keuda Kemendagri) Agus Fatoni pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang berlangsung di The Trans Resort Bali, Seminyak, Bali, Jumat (17/2).

Fatoni memerinci, realisasi pendapatan pada APBD Tahun 2022 sebesar 97,51 persen atau Rp 1.165,98 triliun, sedangkan realisasi belanja APBD Tahun 2022 mencapai 88,20 persen atau Rp 1.156,07 triliun.

Menurut Fatoni, capaian yang menggembirakan ini berkat kerja keras dan sinergi semua pihak, baik dari kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

"Berkat kerja sama antarpihak melalui monitoring, evaluasi, asistensi, pendampingan, dan sosialisasi. Semua pihak itu juga turun ke daerah sejak awal tahun anggaran. Monev dan asistensi dilakukan khususnya untuk daerah yang realisasinya rendah," kata Fatoni.

Dia menyebutkan, berdasarkan hasil monev, ada 14 solusi dan strategi percepatan realisasi APBD, yakni:

• Untuk masalah lelang terlambat solusinya dengan melakukan lelang dini, yaitu lelang yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Bahkan bisa dimulai pada bulan Agustus tahun sebelumnya sejak KUA-PPAS disepakati. Termasuk pelaksanaan lelang dini untuk Detail Enginering Design (DED) agar kegiatan dapat dilaksanakan pada awal tahun, sehingga pekerjaan fisik dapat segera dilaksanakan dan selesai tepat waktu.
• Optimalisasi belanja melalui e-katalog, e-katalog lokal, toko daring, dan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) dalam pelaksanaan belanja secara cashless.
• Pembayaran dilakukan per termin sesuai dengan kemajuan fisik atau kemajuan kegiatan, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun, khususnya pekerjaan yang jumlahnya cukup besar.
• Mempercepat penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan.
• Mempercepat penetapan pejabat pengelolaan keuangan dengan tidak mengacu pada tahun anggaran, sehingga ketika melewati tahun anggaran masih bisa lanjut bekerja.
• Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah, dan pengadaan barang dan jasa.
• Pemberian reward dan punishment kepada pejabat dan pegawai sehingga tercipta iklim kompetisi yang kondusif.
• Mempercepat penetapan petunjuk teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK).
• Melakukan pendampingan dan reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan konsultasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) sebelum kegiatan dilakukan apabila masih terdapat keragu-raguan.
• Rutin melaksanakan monev oleh pimpinan daerah, pimpinan OPD dan Kepala Satker.
• Pemda membentuk tim monitoring dan rutin melaksanakan rapat koordinasi dengan melibatkan Forkopimda.
• Memperkuat leadership. Faktor ini penting dalam mempercepat realisasi APBD. Berdasarkan hasil monev, peran kepala daerah dan kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) juga ikut menentukan percepatan realisasi APBD.

Fatoni menyebutkan, jika kepala daerah dan kepala OPD dapat memahami langkah realisasi APBD dan menggelar rapat serta melakukan monev, umumnya realisasi APBD daerah tersebut cukup bagus.