Kemendagri Yakin Jumlah Penghayat Kepercayaan Bakal Melonjak

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, jumlah penduduk penghayat kepercayaan di seluruh Indonesia mencapai 138.791 jiwa. Lebih banyak dari penganut agama Konghucu yang hanya 67.580 jiwa.
Penghayat kepercayaan tersebar di 13 provinsi dan tergabung dalam 187 organisasi. Di mana dari jumlah organisasi yang ada, hanya 27 dinyatakan tidak aktif.
"Jika dibanding dengan penganut lima agama lain di Indonesia, jumlah tersebut memang sangat sedikit. Selain itu juga hanya terdata di 13 provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia," ujar Zudan pada lokakarya pers Kemendagri yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Minggu (12/11).
Zudan kemudian membandingkan dengan penganut agama Islam di Indonesia, totalnya mencapai 225.970.854 jiwa. Kemudian Kristen (20.051.166 jiwa), Katolik (8.192.815 jiwa), Hindu (4.663.322 jiwa) dan Budha (2.057.857 jiwa).
"Jumlah penghayat kepercayaan memang sampai saat ini tercatat 138.791 jiwa, tapi data ini nanti akan cepat melonjak dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan masyarakat penghayat kepercayaan boleh mencantumkan identitas kepercayaanya di KTP dan kartu keluarga. Karena selama ini ada penghayat kepercayaan yang menuliskan keyakinannya Budha, Kristen, Islam, Hindu, Katolik maupun Konghucu di kolom agama pada KTP dan KK-nya," kata Zudan.
Mantan penjabat gubernur Gorontalo ini mengaku, pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah untuk melaksanakan putusan MK tersebut dengan memperhatikan aspek yuridis, manajemen pemerintahan dan aspek teknis.
"Dari aspek yuridis, perlu diketahui bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Artinya harus dilaksanakan. Kemudian satu lagi, agama dan kepercayaan merupakan dua hal yang terpisah namun memiliki kesetaraan," katanya.
Sementara itu dari aspek manajemen pemerintahan, perlu pendataan lebih rinci jumlah penghayat kepercayaan di Indonesia untuk memudahkan pelayanan publik, perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran nantinya.
Jumlah penghayat kepercayaan diyakini bertambah pascaputusan MK yang memperbolehkan penghayat masuk kolom agama KTP
- Pesan Penting Kepala BKN untuk Para CPNS, Filosofi Tata Surya
- Kepala Daerah Tak Dilantik Bersamaan, Revisi UU Pemda & Pilkada Dimungkinkan
- Rakor dengan Kementerian PU, Wamendagri Kawal Percepatan Pembangunan 4 DOB Papua
- Wamendagri Ribka Tegaskan Akan Kawal Percepatan Pembangunan DOB Papua
- MK Putuskan Caleg Tidak Boleh Mundur Demi Pilkada, Tidak Ada Lagi Fenomena Borong Jabatan Politik
- Keputusan MK Bahwa Caleg Tak Boleh Mundur Demi Pilkada Memutus Akal-akalan Parpol