Kemendes Harus Membatasi Penggunaan Dana Desa untuk Sosialisasi dan Pelatihan

jpnn.com, JAKARTA - Penggunaan dana desa di dalam Anggaran Dana Desa (ADD) harus dibatasi bagi kepentingan sosialisasi, workshop dan pelatihan.

Di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, penggunaan dana desa bagi kepentingan sosialisasi, workshop dan pelatihan setiap tahunnya mencapai Rp 150-200 juta.

Hal ini sangat memberatkan anggaran desa yang seharusnya dapat digunakan bagi pembangunan insfrastruktur yang sangat diperlukan oleh masyarakat.

Keluhan besarnya penggunaan dana bagi berbagai kepentingan setiap tahunnya dalam beberapa tahun terakhir di ADD yang diperuntukkan bagi keperluan sosialisasi dan pelatihan yang sama setiap tahunnya itu, disampaikan oleh beberapa kepala desa kepada Anggota DPR RI H. Mafirion saat kunjungan reses dan serap aspirasi di Tembilahan, Riau, pekan lalu.

“Ini tak boleh terjadi lagi di tahun 2025, karena dana yang dihabiskan untuk sosialisasi berbagai peraturan dan pelatihan yang setiap tahunnya sama, cukup memberatkan dana desa,” tegas Mafirion melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Menurut Mafirion, dari laporan beberapa kepala desa, untuk sosialisasi tahun 2025 yang sudah disampaikan ke desa untuk dimasukkan ke dalam ADD ada empat kegiatan dengan biaya sekitar Rp 30 juta.

Kegiatan penyuluhan narkoba dan workshop pengelolaan keuangan desa dengan biaya sekitar Rp 15 juta, untuk lima jenis pelatihan di antaranya kader PKK dan Posyandu Desa serta aset desa menghabiskan dana sekitar Rp 85 juta.

Terakhir adalah adalah peningkatan kapasitas BPD dan bimbingan sosialiasasi Undang-Undang sekitar Rp 14,5 juta.