Kemendes PDTT Targetkan 32 Daerah Tertinggal Terentaskan Hingga 2024

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memproyeksikan 32 daerah tertinggal terentaskan pada 2024.
Target tersebut diyakini dapat tercapai sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63/2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.
Dalam Perpres tersebut disebutkan ada 62 daerah tertinggal, yang tersebar di sejumlah provinsi.
Yakni Sumatera Barat (1 kabupaten), Sumatera Selatan (1 Kabupaten), Lampung (1 Kabupaten).
Kemudian, Sumatera Utara (1 Kabupaten), Nusa tenggara Barat (1 Kabupaten), Nusa Tenggara Timur (13 Kabupaten), Sulawesi tengah (3 Kabupaten), Maluku (6 Kabupaten), Maluku Utara (2 Kabupaten), Papua Barat (8 Kabupaten) dan Papua (22 Kabupaten).
Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) dalam kuliah online secara virtual menyatakan jumlah daerah tertinggal yang diproyeksi tersebut akan melebihi target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yakni sebanyak 25 kabupaten tertinggal.
"Target pengentasan daerah tertinggal dalam RPJMN 2020-2024 sebanyak 25 daerah tertinggal dari 62 daerah tertinggal, sehingga pada akhir 2024 kabupaten yang masih masuk daerah tertinggal sebanyak 37 kabupaten."
"Namun, berdasarkan data indeks ketertinggalannya diproyeksikan yang dapat terentaskan sebanyak 32 kabupaten dari 62 kabupaten, sehingga yang tersisa hanya 30 kabupaten di 2024," ujar Gus Halim, Kamis (8/7).
Kemendes PDTT memproyeksikan sebanyak 32 daerah tertinggal dapat terentaskan hingga 2024 mendatang.
- Kemenekraf dan Kemendes PDT Kolaborasi Kembangkan Ekonomi Kreatif di Pelosok Desa
- Mendes Yandri Jajaki Peluang Kerja Sama Bangun 2 Juta Rumah di Desa & Kawasan Pesisir
- Mendes Yandri Ajak Ahmad Luthfi Manfaatkan BUMDes untuk Pangkas Kemiskinan di Jateng
- Mendes Yandri: Laporkan Kades yang Diduga Menyelewengkan Dana Desa, Jangan Dilindungi
- Wamendes Dorong Satu Data Tunggal Demi Percepat Pengentasan Kemiskinan di Level Desa
- Teken MoU dengan Kemenkum, Mendes Yandi Ingin Percepat Badan Hukum BUMDes