Kemendesa PDTT Integrasikan Ekonomi Kawasan Perdesaan
jpnn.com - JAKARTA – Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Ditjen PKP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melakukan terobosan untuk mempercepat pembangunan ekonomi perdesaan.
Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT Johozua M. Yoltuwu mengungkap pihaknya sedang menerapkan konsep integrasi ekonomi kawasan perdesaan. Integrasi ekonomi yang dimaksud adalah mengaplikasikan program-program unggulan yang merupakan terjemahan dari program Nawacita ketiga pemerintahan Jokowi-JK, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
“Program unggulan itu antara lain pembentukan BUMDes dan BUMDes Bersama, pendirian Desa’SMart, dan penerapan agriculture estate,” ujar Dirjen yang akrab disapa Max itu, Kamis (1/12).
BUMDes Bersama adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola bukan hanya oleh satu desa, melainkan merupakan gabungan dua atau lebih desa di satu kecamatan.
Dalam praktiknya, kata Max, BUMDes membentuk sejumlah unit usaha untuk mengelola potensi di kawasan perdesaan yang bersangkutan dengan melibatkan masyarakat setempat. Misalnya, BUMDes membangun pasar kawasan dengan konsep rest area atau membangun jaringan mini market Desa’smart yang menampung dan menjual berbagai produk kebutuhan masyarakat berbahan baku sumber daya setempat.
Max mengungkapkan, beberapa BUMDes Bersama yang sudah berhasil dan memiliki kinerja baik antara lain, BUMDes Bersama di Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso yang bergerak di bidang perkebunan cokelat; BUMDes Bersama di Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang bergerak di bidang perkebunan jeruk bali dan rumput laut; BUMDes Bersama di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik yang bergerak di bidang peternakan puyuh; dan BUMDes Bersama di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut yang bergerak di bidang pengolahan kopi, minyak akar wangi, dan kerajinan kulit.
Potensi BUMDes sangat besar bukan hanya untuk menggerakkan roda perekonomian perdesaan melainkan juga nasional.
“Bayangkan jika kalau satu BUMDes rata-rata dapat untung Rp1 miliar per tahun, berarti akan ada Rp 75 triliun yang dikantongi BUMDes,” kata Max merujuk potensi keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh desa-desa di seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai 74.754 itu jika semuanya sudah memiliki BUMDes/BUMDes Bersama.
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Ditjen PKP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru
- Tali Qrope dan Selang Spring Hose Jadi Sorotan di INAMARINE 2024