Kemendikbud Bakal Menginvestigasi Dugaan Percaloan Jelang Seleksi PPPK

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikman dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menginvestigasi dugaan permintaan uang pelicin terhadap guru honorer dan tenaga kependidikan (tendik) sebagai syarat lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tanpa tes.

Menurut informasi yang beredar, besaran uang yang diminta oknum yang diduga para calo PPPK itu berkisar antara Rp 600 ribu hingga Rp 35 juta.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud Iwan Syahril menyatakan pungutan semacam  itu merusak wibawa pemerintah dalam upaya menciptakan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) PPPK yang jujur serta transparan.

"Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menginvestigasi lebih lanjut dan menindak oknum yang terbukti melakukan," kata Dirjen GTK Kemendikbud Iwan Syahril di Jakarta, Minggu (14/3).

Iwan pun mengimbau kepada masyarakat yang mengetahui informasi tentang praktik percaloan itu bisa menyampaikan laporan melalui layanan informasi dan pengaduan Kemendikbud.

Dia menyampaikan bahwa Mendikbud Nadiem Makarim dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan, PPPK harus melalui proses seleksi berdasarkan amanah undang-undang dan demi menjaga kualitas guru.

Bagi para guru honorer yang belum dinyatakan lulus seleksi tahun ini diminta untuk tidak berkecil hati karena para guru diberi kesempatan hingga tiga kali mengikuti tes PPPK.

Selain itu, Ditjen GTK Kemendikbud juga telah memperkenalkan program guru belajar dan berbagi, seri belajar mandiri calon guru ASN PPPK.