Kemendikbud Klaim Guru Honorer di Banyuasin Dukung PPPK

jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dapat dukungan dari para guru honorer di Banyuasin. Hal ini mengemuka saat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berdialog dengan para guru dan tenaga kependidikan di sela-sela kegiatan Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan di Banyuasin, Kamis (28/2).

“Bapak dan ibu guru, alhamdulillah, pemerintah saat ini punya kebijakan pengangkatan PPPK untuk para guru honorer yang belum diangkat. Siapa bapak dan ibu yang sudah mengajar lebih dari 15?," tanya Menteri Muhadjir ketika memulai diskusi.

Dengan cepat Yustina, guru SMA Puspita Kabupaten Banyuasin mengangkatkan tangannya. “Pak menteri saya sudah mengajar selama 32 tahun. Namun sempat berhenti di tahun 1997 karena dapat pekerjaan ke Taiwan, tetapi tidak terlalu lama, dan kembali lagi ke Palembang untuk mengajar,” jelas Yustina.

“Walaupun begitu, saya berterima kasih kepada pemerintah karena saya sudah impassing dan mendapatkan tunjangan sebesar Rp2.750.000. Selain itu, kami mengapresiasi pemerintah yang mengeluarkan kebijakan pengangkatan guru honorer dengan PPPK,” sambungnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Muhadjir mengakui, persoalan guru honorer harus dituntaskan, tetapi secara bertahap. Ini memang harus diselesaikan. Dengan jumlah guru honorer yang cukup banyak, penyelesaiannya akan dilakukan secara bertahap, dengan pengangkatan melalui tes jalur PPPK bagi yang usianya melebih ketentuan penerimaan ASN.

“Kami sangat memahami harapan dan keinginan bapak dan ibu guru honorer yang sudah lama mengabdi. Insyaallah secara bertahap bisa diselesaikan,” tandasnya.(esy/jpnn)