Kemendikbud Susun Database Sekolah Nakal
Untuk Antisipasi Pelanggaran di PSB
Senin, 25 Juni 2012 – 05:15 WIB

Kemendikbud Susun Database Sekolah Nakal
Haryono menambahkan, ada tiga pokok pengawasan yang akan dipelototi tim gabungan itu. Di antara yang paling menonjol adalah proses PSB 2012-2013. "Saya masih banyak mendengar terus terjadi pungutan-pungutan dalam masa penerimaan siswa baru," kata dia.
Haryono menjelaskan kasus seperti ini tidak boleh terus terjadi. Dari pantauan sementara di lapangan, Haryono mengatakan masih menjumpai baliho-baliho atau spanduk yang mencantumkan jutaan anak tidak bisa mendaftar sekolah gara-gara biaya tinggi.
Menurutnya, kasus ini masih terjadi lantaran sosialisasi dari pemerintah ke masyarakat belum optimal. Sayangnya, kata Haryono, masyarakat masih belum banyak yang tahu jika seluruh biaya operasional di SD dan SMP negeri sudah ditanggung pemerintah.
Ketidakpahaman itu yang lantas dimanfaatkan sekolah-sekolah nakal untuk saja menarik aneka biaya yang masuk kategori biaya operasional. "Penarikan biaya operasional kepada siswa jelas-jelas pelanggaran," kata dia.
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih mencium potensi pelanggaran pada masa pendaftaran siswa baru (PSB) tahun ajaran
BERITA TERKAIT
- Wamen Fauzan: Era Kolaborasi, Kampus Harus Bersinergi dengan Pemda
- Untar dan KSU Perkuat Kerja Sama Global Lewat Konferensi Dunia & Bertemu Presiden Taiwan
- Guru Sekolah Rakyat dari PNS & PPPK, Diusulkan Kepala Daerah
- Kemdiktisaintek Membuka Peluang Sarjana Kuliah S2 Setahun, Lanjut Doktoral
- Kemenkes di Guest Lecture U-Bakrie: Mahasiswa Harus Terlibat Aktif Dalam Kampanye Kesehatan Mental
- 43.502 Siswa Penerima Baru Terima KJP Plus Tahap I 2025