Kemendikbud Tuding Balik Mahasiswa

jpnn.com - JAKARTA - Pengelolaan beasiswa pendidikan untuk mahasiswa di luar negeri memunculkan masalah.

Sejumlah mahasiswa mengeluh karena beasiswa dari pemerintah tidak kunjung cair. Sebaliknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuding mahasiswa sendiri tidak tertib administrasi.
 
Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Pendidikan Tinggi (dikti) Kemendikbud Supriadi Rustad menuturkan, kuota penerima mahasiswa dikti tahun ini 400 orang. "Jumlah itu adalah kuota mahasiswa baru. Belum termasuk yang sudah kuliah," katanya di Jakarta kemarin.
 
Untuk membiayai kuliah mahasiswa di luar negeri itu, dianggarkan biaya hingga Rp 500 miliar. Untuk yang kuliah di Eropa, nominal beasiswanya rata-rata 2.500 Euro per bulan (sekitar Rp 38 juta). Uang itu termasuk biaya kuliah, uang saku, dan sebagainya.
 
Supriadi menuturkan beasiswa luar negeri di Ditjen Dikti Kemendikbud peruntukkan bagi dosen dan calon dosen. Jumlah dosen atau calon dosen yang memperoleh biasiswa dikti pada periode 2008-2012 mencapai 3.760 orang. Mereka semua menempuh kuliah S2 atau S3 di luar negeri.
 
Terkait dengan masalah keterlambatan pencairan, Supriadi meminta masyarakat mengetahui akar masalahnya. Dia menjelaskan uang untuk pembayaran beasiswa tadi tidak ada di Kemendikbud. Tetapi ada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan dicairkan melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Jakarta VI.
 
Supriadi menuturkan pencairan uang beasiswa itu harus melalui alur birokrasi penganggaran. Pertama Kemendikbud harus mengeluarkan SPP (surat perintah pembayaran).

Selanjutnya setelah persyaratan administrasi komplit, Kemendikbud menerbitkan SPM (surat perintah pembayaran). Jika SMP tadi valid, diusulan penerbitan SP2D (surat perintah pencairan dana) oleh KPPN.
 
"Uang beasiswa baru benar-benar cair setelah ada SP2D yang diterbitkan KPPN. KPPN itu bukan di bawah Kemendikbud, tetapi di Kemenkeu," katanya.
 
Supriadi menuturkan, banyak permohonan aplikasi pencairan dana yang mandek di SPM. Pasalnya persyaratan lampiran progress kuliah tidak segera dibuat oleh mahasiswa penerima beasiswa. Dia menegaskan setiap menjelang pencairan uang beasiswa, mahasiswa harus membuat progress report kuliah mereka.
 
"Banyak mahasiswa yang mungkin saking sibuknya, lupa tidak membuat progress report tadi," kata Supriadi. Surat progress report itu sebagai dsar pembuatan SPM oleh Kemendikbud.

Akibatnya Kemendikbud tidak bisa mengajukan surat pencairan dana ke KPPN. Jika dipaksa, KPPN tetap akan menolak permohonan dari Kemendikbud dan dipaksa mengulang lagi pengajuan dari awal.
 
Pada intinya Supriadi mengatakan tidak ada upaya memperlambat pencairan uang beasiswa oleh Ditjen Dikti Kemendikbud maupun KPPN. Dia menegaskan asalkan persyaratan komplit, uang beasiswa bisa segera dicairkan. Dia menuturkan saat ini tunggakan pencairan uang beasiswa untuk mahasiswa Indonesia di luar negeri tinggal 333 berkas saja.
 
Untuk mempercepat pencairan sisa tunggakan beasiswa luar negeri itu, Supriadi mengatakan dikeluarkan SOP baru. Isi utamanya adalah, ketika mahasiswa sudah menyampaikan progress report maka dalam 2 hari sudah keluar SPM-nya. Kemudian dimasukkan ke KPPN untuk mendapatkan SP2D lalu uang beasiswa dapat dicairkan.
 
Keterlambatan pencairan ini menjadi evaluasi serius di Kemendikbud. Supriadi menuturkan Ditjen Dikti Kemendikbud merancang ada unit atau satuan kerja (satker) khusus yang menangai seluruh pencairan beasiswa. "Baik itu beasiswa luar negeri di Ditjen Dikti atau di unit utama lainnya," tuturnya.
 
Dengan adanya unit khusus itu, pengurusan beasiswa yang banyak ragamnya di Kemendikbud berlangsung satu pintu saja. Ketika ada penolakan aplikasi oleh KPPN karena data tidak lengkap, juga bisa dilakukan pembenahan secepatnya.

Menurut Supriadi, masa-masa krusial pencairan uang beasiswa adalah Februari dan September. (wan)