Kemendikbudristek Luncurkan 197 Skema Sertifikasi Okupasi untuk Pendidikan Vokasi

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi meluncurkan 197 skema sertifikasi okupasi yang akan digunakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV) di Indonesia.

Skema okupasi ini telah terdaftar di Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga secara resmi dapat digunakan oleh satuan pendidikan vokasi untuk melaksanakan sertifikasi bagi peserta didiknya.

Skema sertifikasi okupasi ini merupakan dokumen acuan yang berisi paket unit kompetensi yang harus dicapai oleh seseorang untuk dapat dinyatakan kompeten dalam jabatan kerja tertentu.

Plt. Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Dit. Mitras DUDI) Uuf Brajawidagda mengatakan sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, Kemendikbudristek terus mendorong satuan pendidikan vokasi khususnya SMK untuk memiliki lisensi dari BNSP sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu (LSP P1).

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi kemudian makin mempertegas bahwa peran pendidikan vokasi di Indonesia sangat penting dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang terampil, kompeten, dan siap bersaing di dunia kerja.

"Perpres 68/2022 ini mengusung semangat kolaborasi antara Kementerian/Lembaga dan KADIN Indonesia untuk bersama-sama membangun pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi," kata Uuf Brajawidagda saat peluncuran 197 skema sertifikasi okupasi di Jakarta, Jumat (25/8).

Uuf juga mengapresiasi semangat kolaborasi yang telah terjalin ini dengan bukti output berupa dokumen skema sertifikasi yang telah disusun oleh SMK, Perguruan Tinggi Vokasi bersama dengan BNSP, dan Industri terkait yang sudah disahkan oleh Ketua BNSP serta dirjen pendidikan vokasi untuk digunakan pada satuan pendidikan vokasi.

Dia menambahkan bahwa tahun 2023 ini Ditjen Pendidikan Vokasi kemendikbudristek bersama BNSP telah mengesahkan 197 skema sertifikasi okupasi yang dapat digunakan oleh SMK dan PTV.