Kemendikbudristek Perjuangkan Nasib Guru Honorer, Ketua PGRI Jatim: Kami Mengapresiasi Mas Menteri
jpnn.com, JAWA TIMUR - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur, Teguh Sumarno, memastikan akan terus mengawal pengangkatan guru honorer dalam program penerimaan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Teguh meyakini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga memiliki komitmen yang kuat untuk menyejahterakan guru melalui penerimaan ASN PPPK.
“Kami bakal berjuang keras untuk memastikan teman-teman guru honorer diangkat dalam pengangkatan ASN PPPK. Kami juga akan berkoordinasi intensif dengan Kemendikbudristek agar misi besar untuk merekrut 1 juta guru melalui program ASN PPPK bisa terealisasi dengan maksimal, kami apresiasi kerja keras mas menteri dan kementerian terkait hal ini,” kata Teguh.
Menurut Teguh, rekrutmen ASN PPPK merupakan kebijakan progresif dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru.
Untuk itu, dia meminta guru honorer mendukung program ini.
“ASN PPPK adalah jawaban dari perjuangan para guru honorer yang selama puluhan tahun menyuarakan untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak. Kami meminta kepada rekan-rekan guru untuk bersabar karena perubahan yang besar ini membutuhkan proses,” tegas Teguh.
PGRI juga mengharapkan dukungan terhadap para pemangku kepentingan lainnya di sektor pendidikan, khususnya pemerintah daerah.
Menurut dia, partisipasi pemerintah daerah dalam rekrutmen ASN PPPK juga penting.
Kemendikbudristek memiliki komitmen yang kuat untuk menyejahterakan guru melalui penerimaan ASN PPPK.
- Andri Berharap Supriyani Guru Honorer Lulus PPPK 2024, Tes Sebelum Sidang Putusan
- 5 Berita Terpopuler: Siap-Siap Perubahan Penempatan Guru PPPK, Ada yang Menolak, Ternyata
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Guru Supriyani Tetap Ikut Tes PPPK Meski dapat Afirmasi
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral