Kemenhub Anggap Normal Perubahan Jadwal
Selasa, 30 Desember 2014 – 08:53 WIB
Keluarga korban menyayangkan pengajuan jam terbang tersebut. Mereka berpikir, bila pesawat berangkat sesuai dengan jadwal awal, mungkin cuaca sudah membaik. Perjalanan pun akan aman. Kekecewaan itu disampaikan kepada maskapai. Namun, Presiden Direktur AirAsia Sunu Widyatmoko tetap beralasan bahwa pengajuan tersebut sudah sesuai dengan prosedur.
Saat dikonfirmasi soal keluhan keluarga korban itu, Jonan menambahkan, ketika sudah sesuai dengan prosedur, hal tersebut tidak seharusnya dipermasalahkan. ''Kami sekarang berkonsentrasi pada pencarian. Sementara itu yang kami utamakan,'' tegasnya dengan nada tinggi.
Sementara itu, di sela upaya pencarian pesawat AirAsia QZ8501, muncul dugaan kondisi pesawat sedang tidak bagus. Menurut informasi yang beredar, pesawat itu sebelumnya melayani rute Kuala Lumpur-Surabaya pada 27 Desember. Pesawat yang diduga sama dengan pesawat yang hilang itu seharusnya terbang pukul 12.00 waktu Malaysia, namun tertunda dan baru berangkat pada 28 Desember pukul 02.00. Selama perjalanan, dikabarkan pesawat mengalami gangguan teknis saat mendarat di lapangan dekat Bandara Internasional Juanda.
Manajer Sekuriti PT Angkasa Pura I (selaku pengelola Bandara Internasional Juanda) Sukirman membantah kabar tesebut. Kalau ada pendaratan darurat, pasti hal tersebut diinformasikan. Minggu subuh tidak ada informasi itu. ''Berita tersebut tidak benar,'' ujarnya.
KELUHAN penumpang soal pengajuan jam penerbangan oleh maskapai penerbangan AirAsia dianggap tidak bermasalah. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan
BERITA TERKAIT
- Hari Ini Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Honorer Jangan Nekat Bertindak Konyol
- BMKG Ungkap Prakiraan Cuaca Hari Ini, Ada Hujan di Sejumlah Wilayah
- Seorang Nelayan Asal Pandeglang Tewas Tersambar Petir Saat Melaut, Tim SAR Bergerak
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Dimulai, Honorer Titipan Mencuat, Ternyata Ada Kejutan yang Muncul
- Hadir di Indonesia AI Day 2024, ESQ Perkuat Kolaborasi Teknologi dan SDM
- KTKI-P Laporkan Kebijakan Kemenkes, Wakil Presiden Diminta Turun Tangan