Kemenhub Bakal Beri Subsidi Pengangkutan Ekspor Ikan
jpnn.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memberikan subsidi untuk pengangkutan ekspor ikan di wilayah Indonesia Timur ke Australia.
Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam diskusi Nasional Sewindu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di Ballroom Ritz Carlton, Rabu (22/3).
“Ada potensi ekspor ikan ke Australia, Palau dan Filipina. Biasanya pengiriman ikan melalui Surabaya dan memakan waktu sekitar 1-2 minggu, maka dengan diberikan subsidi pengiriman bisa dilakukan langsung melalui Pelabuhan dan Bandara di daerah tersebut. Contohnya dari Saumlaki ke Darwin menggunakan pesawat hanya sekitar 45 menit. Itu artinya bisa menghemat waktu dan biaya,” kata Budi.
Mantan dirut AP II itu juga mengatakan, infrastruktur merupakan sarana dasar untuk mengembangkan pertumbuhan suatu negara.
“Bapak Presiden mengatakan sepuluh tahun ini kita konsentrasikan di infrastruktur. Bagaimana kita membuat konektivitas menjadi lebih baik dan merata sehingga tidak ada disparitas antara barat dan timur,” tutur dia.
Karena itu Budi menilai perlunya dukungan skema pembiayaan yang lebih modern dengan memberikan alternatif bagi investor untuk bisa mengembangkan proyek infrastruktur pada sektor transportasi.
Dia berharap bisa menggali lebih dalam potensi pengembangan infrastruktur serta format pembiayaannya.
"Diskusi seperti ini sangat bagus untuk mengenal apa itu infrastruktur, bagaimana format, dan siapa yang mendanai. Dilihat APBN kita dalam 5 tahun hanya 300 triliun padahal untuk infrastruktur dibutuhkan mencapai 1000 triliun. Nah diperlukannya peran investor," tukas Budi.(chi/jpnn)
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memberikan subsidi untuk pengangkutan ekspor ikan di wilayah Indonesia Timur ke Australia.
Redaktur & Reporter : Yessy
- PIP Semarang Raih Penghargaan AKIP 2024
- 134 Perwira PIP Semarang Ikut Pelantikan Terpadu Kemenhub 2024
- Poltekpel Banten Buka Sipencatar Non-Ikatan Dinas Diklat Pelaut Tingkat III, Buruan Daftar!
- Penyesuaian Tarif di KM 131 Ditunda, Ketua Gapasdap: Semoga Tidak Memakan Waktu Lama
- Penggunaan Rem ABS di Sepeda Motor Bisa Diatur dalam Peraturan Menteri
- Ditjen Hubdat Gelar FGD Penyusunan Pedoman Teknis Retribusi Pengendalian Lalin & Launching Pilot Project