Kemenhub Godok Relokasi Pelabuhan Merak
jpnn.com - JAKARTA – Pelabuhan Merak, Banten, menjadi salah satu titik kepadatan saat arus mudik Lebaran. Antrean panjang selalu terjadi saat kendaraan, baik roda dua maupun mobil, hendak masuk ke dalam kapal. Kondisi tersebut memunculkan rencana pemindahan pelabuhan yang menjadi penyeberangan menuju Pulau Sumatera itu.
Rencana tersebut saat ini masih dalam proses studi dan digodok oleh Kementerian Perhubungan. ”Masih kami pelajari lagi. Apakah Merak akan dipindah atau dilebarkan,” jelas Direktur Lalu lintas dan Angkutan Aungai Danau dan Penyeberangan Ditjen Perhubungan Darat Sudirman Lambali, Senin (4/8).
Pemerintah berharap, rencana itu bisa menjadi solusi agar akses menuju pelabuhan tidak tersendat. Sehingga, pemudik tidak membutuhkan waktu lama untuk antre naik ke kapal.
Sudirman mengatakan, pemindahan pelabuhan penghubung Jawa dan Sumatera itu merupakan prioritas. Sebab, jika tidak segera dilakukan, problem kemacetan saat mudik akan terus terjadi. ”Selain macet juga over capacity,” paparnya. Menurut Sudirman, Kemenhub lebih memilih untuk opsi memindah pelabuhan. Pasalnya, untuk perluasan pelabuhan lebih susah diwujudkan karena keterbatasan lahan di Pelabuhan Merak. ”Lahan sudah tidak ada. Yang ada punya warga. Harus pembebasan lahan sehingga memakan waktu lama,” terangnya.
Sementara itu, opsi memindahkan pelabuhan justru bisa mengurangi kemacetan dan beban di Jakarta. ”Kami sedang carikan lahan mana yang bisa dijadikan pelabuhan. Sehingga, orang tidak perlu masuk Jakarta ketika akan ke Merak,” ujarnya. (aph/fal)
JAKARTA – Pelabuhan Merak, Banten, menjadi salah satu titik kepadatan saat arus mudik Lebaran. Antrean panjang selalu terjadi saat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan