Kemenhub Normalisasi 1.500 Truk Odol di Kabupaten Banyuwangi
jpnn.com, BANYUWANGI - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan normalisasi secara bertahap sebanyak 1.500 unit kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) atas inisiasi para operator angkutan barang di Kabupaten Banyuwangi.
Adapun kegiatan tersebut dilakukan secara simbolis di Waduk Sidodadi Glenmore dan di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin (7/2).
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya mengapresiasi para supir dan pemilik kendaraan di wilayah Kabupaten Banyuwangi secara sukarela dan mandiri melakukan normalisasi kendaraannya.
Dia menagatakan berdasarkan data yang diterima pada 2022 akan dilakukan normalisasi secara bertahap truk dan dump truck sebanyak 1.500 unit kendaraan.
"Semoga upaya yang dilakukan dapat diikuti oleh supir dan pemilik kendaraan di seluruh indonesia sehingga program Indonesia Zero ODOL tahun 2023 dapat terwujud,” kata Dirjen Budi.
Diketahui sejak 2017 lalu, Kemenhub bersinergi dengan K/L terkait dan berkomitmen mewujudkan Indonesia Zero ODOL pada 2023.
Menurut dia, pemerintah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan melakukan sosialiasi kepada pengusaha maupun pemilik kendaraan angkutan barang agar segera melakukan normalisasi kendaraannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dia menyebut permasalahan truk ODOL itu perlu segera ditangani.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan normalisasi secara bertahap sebanyak 1.500 unit kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) di Kabupaten Banyuwangi.
- Kemenhub Buka Posko Pusat Angkutan Natal dan Tahun Baru, Ini Pesan Wamenhub Suntana
- Ini Sejumlah Kebijakan Pengaturan Mobilitas yang Disiapkan Kemenhub saat Nataru 2024/2025
- Tegas, Kemenhub Beri Tanda Merah untuk Bus yang Tak Layak Jalan
- ASDP, Kemenhub, & Stakeholder Pastikan Layanan Nataru di Lintas Utama Siap
- KPK Dalami Perusahaan yang Menikmati Uang Kasus Korupsi DJKA
- Pakar Logistik Minta Kemenhub Evaluasi Kebijakan Pelarangan Truk Sumbu 3 Saat Nataru