Kemenhub Raih Apresiasi dari KPK Atas Pelayanan di Kawasan Pelabuhan

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas komitmen dan kontribusi dalam aksi pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan Tahun 2021-2022.

Apresiasi tersebut didapat berkat kolaborasi antara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mendorong dalam aksi pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di 14 Kawasan Pelabuhan pada 2021-2022.

Mulai dari penyederhanaan alur pelayanan, penerapan transparansi dan standarisasi prosedur layanan melalui sistem elektronik, serta penguatan pengawasan dan mengakomodasi pengaduan masyarakat.

Hasilnya Stranas PK memberikan rapor hijau kepada tujuh pelabuhan di Indonesia dari 14 pelabuhan yang masuk dalam Stranas PK yaitu Pelabuhan Banten, Pelabuhan Tanjung Mas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Samarinda, Pelabuhan Kendari dan Pelabuhan Makassar.

"Saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada KPK atas apresiasi yang diberikan, terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh jajaran Ditjen Hubla atas kerja kerasnya sehingga Ditjen Hubla mendapatkan apresiasi dari KPK," ujar Arif Toha, Selasa (20/12).

Arif berpesan agar jajaran Ditjen Hubla jangan berpuas diri atas apresiasi tersebut, lantaran masih banyak tantangan dan program Stranas PK yang dilakukan ke depan untuk mewujudkan komitmen bebas korupsi.

Dia memastikan Ditjen Hubla siap mendukung penuh program yang diluncurkan oleh Stranas PK, yang berfokus pada perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

“Ditjen Hubla siap mendukung program-program yang ada di Stranas PK, kami berterima kasih kepada Stranas PK dengan program-programnya telah membantu Ditjen Hubla dalam pencegahan korupsi,” terang dia.