Kemenhub Rancang Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Waren

jpnn.com, BEKASI - Direktur Kenavigasian, Capt. Budi Mantoro membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Rencana Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Waren Provinsi Papua di Hotel Santika Mega City Bekasi, Rabu (21/2).

Menurutnya, peran vital yang dimiliki Pelabuhan Waren dalam mengurangi disparitas harga, peningkatan infrastruktur dan pengelolaan alur pelayaran menjadi hal yang sangat krusial untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di pelabuhan tersebut.

Capt. Budi mengungkapkan untuk meningkatkan fungsi pelabuhan, Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen merencanakan Pembangunan Pelabuhan Waren menjadi Pelabuhan Regional yang memiliki rute Pelayaran Nusantara, seperti jalur kapal Pelni.

“Berdasarkan studi DLKR/DLKP Tahun 2020, ukuran maksimal kapal yang masuk Pelabuhan Waren adalah kapal dengan kapasitas maksimal 3.000 DWT dengan panjang maksimal 92m, lebar maksimal 14,2 m, dan draft maksimal 5,7 m. Sedangkan ukuran Kapal Penumpang Pelni yang menyinggahi Pelabuhan terdekat (Serui) adalah KM. Dobonsolo dengan kapasitas kapal 3.500 DWT, panjang 146 m, lebar 24 m, dan draft 5,8 m,” terangnya.

Oleh karena itu adanya perencanaan yang cermat dan pengaturan alur pelayaran di Pelabuhan Waren yang tepat, aman, dan efisien serta berwawasan lingkungan sangat diperlukan.

Sehingga penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Waren bukanlah sekadar tugas teknis dalam menentukan kedalaman yang ideal, tetapi juga merupakan langkah untuk meningkatkan keselamatan pelayaran.

“Alur pelayaran yang tepat dan efektif akan memberikan manfaat besar, bukan hanya bagi para pelaut yang melintasi perairan, namun juga bagi seluruh komunitas yang bergantung pada aktivitas pelabuhan. Dengan pengaturan alur pelayaran yang baik, kita akan melihat peningkatan dalam efisiensi distribusi barang dan jasa, pengurangan biaya logistik, serta peluang baru bagi sektor pariwisata dan industri lainnya,” jelasnya.

Capt. Budi juga mengatakan penataan alur-pelayaran masuk Pelabuhan Waren sudah selayaknya dilaksanakan untuk segera ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan agar memperoleh alur-pelayaran yang ideal dan memenuhi berbagai aspek kepentingan keselamatan dan kelancaran bernavigasi serta melindungi kelestarian lingkungan maritim.