Kemenhub Resmikan 21 Pelabuhan di Kepulauan Maluku
jpnn.com - AMBON - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meresmikan 21 pelabuhan di Kepulauan Maluku. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono dalam sambutannya mengatakan, pengembangan Infrastruktur pelabuhan khususnya di wilayah Timur Indonesia menunjukkan keseriusan pemerintah.
"Kami serius untuk memprioritaskan pembangunan di wilayah-wilayah timur, yang cenderung masih tertinggal. Sehingga diharapkan bisa menekan disparitas harga antar daerah di seluruh wilayah Indonesia," ujar Tonny dalam siaran persnya, Senin (30/5).
Dengan tercapainya konektivitas daerah-daerah terpencil, terdalam dan terisolir di wilayah kawasan timur Indonesia, pertumbuhan ekonomi diyakini akan berkembang.
Selain itu mampu menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri yang memacu pemerataan sosial secara menyeluruh. "Ada 13 pelabuhan di provinsi Maluku Utara dan delapan pelabuhan di provinsi Maluku yang diresmikan," tandasnya.
Adapun delapan pelabuhan di Provinsi Maluku yang diresmikan yakni, Pelabuhan Batu Merah, Pelabuhan Upisera, Pelabuhan Lirang, Pelabuhan Seira. Kemudian Pelabuhan Marsela, Pelabuhan Wolu, Pelabuhan Adault dan Pelabuhan Damar.
Sedangkan sisanya, ke-13 pelabuhan di Maluku Utara, yakni Pelabuhan Babang, Pelabuhan Pigaraja, Pelabuhan Saketa, Pelabuhan Pasipalele, Pelabuhan Wayauwa, Pelabuhan Pelita.
Selanjutnya, Pelabuhan Busua, Pelabuhan Gita, Pelabuhan Kedi, Pelabuhan Subaim, Pelabuhan Buli, Pelabuhan Manitingting dan Pelabuhan Falabisahaya. (chi/jpnn)
AMBON - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meresmikan 21 pelabuhan di Kepulauan Maluku. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono dalam
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gunung Ibu Kembali Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 1.500 Meter
- Guru Honorer Tewas Ditembak OTK di Ilaga
- Pj Gubernur Jateng Berbagi Kasih di Hari Natal dengan Puluhan Lansia Panti Wreda
- Hewan Dilindungi Macan Akar Mati Terlindas di Tol Dumai-Pekanbaru
- PAM Jaya Naikkan Tarif Air 2025, Pelanggan Ini Tak Akan Terkena
- DPRD Kota Bogor Dorong Transparansi dalam Pelaksanaan Program BisKita