Kemenhub Resmikan KMP Bahtera Nusantara 02 Guna Menekan Disparitas Harga di Maluku
jpnn.com, AMBON - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meresmikan operasional kapal penyeberangan Roll On Roll Off alias Ro-Ro yang akan melayani masyarakat di Provinsi Maluku, pada Selasa (3/11).
Kapal 1.500 Gross Ton yang diberi nama KMP Bahtera Nusantara 02 itu akan melayani masyarakat di Ambon, Banda, dan Tual. Sekaligus, untuk menekan disparitas harga di wilayah timur Indonesia.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, guna mendukung operasional KMP Bahtera Nusantara 02, tahun ini diberikan subsidi sebesar Rp 2,2 miliar. Sedangkan pada 2021 subsidinya Rp 14 miliar untuk penumpang maupun kendaraan.
"Harapannya kapal yang melintasi Ambon - Banda - Tual ini dapat melayani masyarakat terutama untuk menekan disparitas harga, sehingga harga barang dari barat dan timur Indonesia akan sama yang diterima masyarakat," kata Budi Setiyadi saat peresmian di Pelabuhan Yos Soedarso Ambon, Maluku.
KMP Bahtera Nusantara 02 ini dibangun selama 22 bulan menggunakan dana APBN 2018 – 2019, sebesar Rp 88,4 miliar. Kapal ini diproduksi oleh PT Dumas Tanjung Perak Shipyard, Surabaya.
Spesifikasi KMP Bahtera Nusantara 02 memiliki panjang keseluruhan 71,92 m, lebar 14 m, kecepatan percobaan 16 knot, kapasitas penumpang 400 orang (termasuk kru), kapasitas kendaraan 36 unit campuran (14 unit truk besar dan 12 unit sedang serta 10 unit kendaraan R4).
"Saya tahu persis bagaimana indahnya Banda dan seharusnya dioptimalkan wisatanya. Mudah-mudahan dengan adanya kapal ini minat wisata masyarakat dari Ambon ke Banda semakin meningkat setiap tahunnya," lanjut Budi.
Dirjen Budi juga berpesan agar disparitas harga jangan sampai terlampau jauh. Apalagi Ditjen Hubdat sudah membantu dengan Angkutan Perintis.
KMP Bahtera Nusantara 02 itu akan melayani masyarakat dengan rute pelayaran Ambon, Banda, dan Tual.
- Kemenhub Diminta Lebih Bijak soal Pelarangan Truk Sumbu 3 di Hari Besar Keagamaan
- 134 Perwira PIP Semarang Ikut Pelantikan Terpadu Kemenhub 2024
- Pemerintah Diminta Pakai Teknologi Digital Untuk Memperketat Pengawasan Truk ODOL
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- Jokowi Seharusnya Tidak Memanfaatkan Prabowo Demi Kepentingan Politik Pribadi
- Poltekpel Banten Buka Sipencatar Non-Ikatan Dinas Diklat Pelaut Tingkat III, Buruan Daftar!