Kemenhub Sebut Kolaborasi jadi Kunci Penanganan ODOL Lebih Optimal

Tahap selanjutnya adalah penindakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

“Pelaksanaan Zero ODOL 2023 akan memperhatikan situasi sesuai kebutuhan dan memperhatikan kondisi ekonomi, sosial dan politik di dalam negeri," ungkap Dirjen Hendro.

Fenomena pelanggaran Odol dinilai sangat merugikan pemerintah dan masyarakat baik terkait aspek keselamatan maupun kerusakan jalan yang memicu peningkatan anggaran untuk pemeliharaan jalan nasional, jalan tol, dan jalan provinsi dengan biaya yang tidak sedikit.

Disamping itu dampak ODOL juga membuat kerusakan sarana dan prasarana lainnya seperti kerusakan kapal penyeberangan dan jembatan.

Kasus kecelakaan yang melibatkan truk ODOL dan dimensi juga sudah banyak terjadi, bahkan di antaranya sampai mengakibatkan banyak korban jiwa, dan juga kerugian materiil yang tidak sedikit.

Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Brigjen Ery Nursatari, mengungkapkan bahwa Zero ODOL dapat terlaksana jika terdapat kesinambungan dari berbagai pihak.

"Ini (Zero ODOL) bisa terlaksana, tinggal tugas kami bersama, baik pengusahanya, pengemudinya kemudian dari sektor ekonomi juga harus berkesinambungan," ungkapnya. 

Sementara itu Direktur Prasarana Transportasi Jalan Popik Montanasyah mengatakan bahwa dalam penanganan ODOL, UPPKB cukup efektif dan masih dibutuhkan dalam penindakan, tetapi mengalami beberapa keterbatasan.