Kemenhub Segera Siapkan Peraturan Pembangunan LRT Jabodebek
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan skema pembiayaan pembangunan LRT Jabodebek melalui pengelolaan oleh korporasi.
Kementerian Perhubungan akan segera menyiapkan peraturan yang berkenaan dengan dilakukannya operasi atau pengelolaan melalui format korporasi tersebut.
"Suatu format baru di mana satu proyek kereta api yang biasanya secara penuh dibiayai oleh APBN ini melalui format pengelolaan oleh korporasi. Sekarang ini memang BUMN, tetapi bukan tidak mungkin nantinya ada suatu kolaborasi antara BUMN dengan BUMD atau BUMN dengan swasta. Jadi Kemenhub sangat bergembira dengan format baru ini," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Adapun total proyek LRT sebesar Rp 29,9 triliun yang terdiri dari sarana, prasarana dan IDC (interest during construction).
Pemerintah mendukung proyek LRT dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,4 triliun kepada PT Adhi Karya dan Rp 7,6 triliun kepada PT KAI.
Nantinya KAI akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp 18,1 triliun dengan jangka waktu selama 17 tahun.
Sementara itu, nanti penerimaan proyek berasal dari tiket penumpang dan juga Transit Oriented Development (TOD).(chi/jpnn)
Nantinya KAI akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp 18,1 triliun dengan jangka waktu selama 17 tahun.
Redaktur & Reporter : Yessy
- Kemenhub Buka Posko Pusat Angkutan Natal dan Tahun Baru, Ini Pesan Wamenhub Suntana
- Ini Sejumlah Kebijakan Pengaturan Mobilitas yang Disiapkan Kemenhub saat Nataru 2024/2025
- Tegas, Kemenhub Beri Tanda Merah untuk Bus yang Tak Layak Jalan
- ASDP, Kemenhub, & Stakeholder Pastikan Layanan Nataru di Lintas Utama Siap
- KPK Dalami Perusahaan yang Menikmati Uang Kasus Korupsi DJKA
- Pakar Logistik Minta Kemenhub Evaluasi Kebijakan Pelarangan Truk Sumbu 3 Saat Nataru