Kemenhub Segera Siapkan Peraturan Pembangunan LRT Jabodebek
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan skema pembiayaan pembangunan LRT Jabodebek melalui pengelolaan oleh korporasi.
Kementerian Perhubungan akan segera menyiapkan peraturan yang berkenaan dengan dilakukannya operasi atau pengelolaan melalui format korporasi tersebut.
"Suatu format baru di mana satu proyek kereta api yang biasanya secara penuh dibiayai oleh APBN ini melalui format pengelolaan oleh korporasi. Sekarang ini memang BUMN, tetapi bukan tidak mungkin nantinya ada suatu kolaborasi antara BUMN dengan BUMD atau BUMN dengan swasta. Jadi Kemenhub sangat bergembira dengan format baru ini," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Adapun total proyek LRT sebesar Rp 29,9 triliun yang terdiri dari sarana, prasarana dan IDC (interest during construction).
Pemerintah mendukung proyek LRT dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,4 triliun kepada PT Adhi Karya dan Rp 7,6 triliun kepada PT KAI.
Nantinya KAI akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp 18,1 triliun dengan jangka waktu selama 17 tahun.
Sementara itu, nanti penerimaan proyek berasal dari tiket penumpang dan juga Transit Oriented Development (TOD).(chi/jpnn)
Nantinya KAI akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp 18,1 triliun dengan jangka waktu selama 17 tahun.
Redaktur & Reporter : Yessy
- BKI Bersama Kemenhub Gelar Seminar The Fundamental of Ship Recycling
- Kabar Gembira, Pemprov DKI Batal Hapus Koridor 1 Transjakarta Rute Blok M-Kota
- LRT Jabodebek Gelar Apel Peringatan Bulan K3 Nasional 2025
- Gelar Mudik Gratis Nataru, Kemenhub Ingin Berkhidmat pada Masyarakat Menengah ke Bawah
- Perusahaan Angkutan Umum Diminta Utamakan Aspek Keselamatan
- Atasi Kemacetan, Kemenhub Bakal Hadirkan Bus Khusus Rute Puncak, Tarif Murah