Kemenhub Surati Meneg BUMN
Selasa, 06 Desember 2011 – 08:40 WIB

Kemenhub Surati Meneg BUMN
JAKARTA - Kementerian Perhubungan telah mengirim surat kepada Kementerian BUMN tentang pemisahan PT KAI beserta pengelolaan asetnya. Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan menyebut, surat tersebut berisi penegasan tentang pemisahan PT KAI menjadi dua badan usaha dengan fokus pembidangan pasarana dan sarana adalah tugas dari Kementerian BUMN dan Kemenhub menunggu hal itu. Sementara itu, usai ujicoba penerapan jaringan kereta dalam kota (loop line) pada Minggu (04/12), mulai kemarin loop line sudah langsung diterapkan. Serkretaris Perusahaan PT KAI Commuter Jakarta (KCJ) Makmur Syaheran menyebut, semua stake holder perkeretaapian telah melakukan koordinasi untuk penerapan loop line. Dari hasil evaluasi uji coba lalu, penerapan loop line akan dibarengi dengan penempatan 200 petugas di setiap stasiun transit. Menurutnya, salah satu penyebab kacaunya pelaksanaan uji coba loop line adalah minimnya petugas di stasiun transit hingga membuat penumpang semakin kebingungan dengan jadwal baru.
’’Kami sudah mengirim surat itu dan kini kami menunggu pemisahan tersebut bisa terlaksana,’’ ujar Tundjung di kantornya. Sesuai bidang pemisahannya, dua badan usaha dari PT KAI itu masing-masing akan mengurusi sarana dan prasarana perkeretaapian. Pemisahan merujuk pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Berdasarkan undang-undang itu, aset negara di bawah Kementerian Perhubungan dan aset PT KAI harus dipisah. Pemisahan ditargetkan beres pada akhir tahun ini.
Baca Juga:
Pemisahan diharapkan mampu mempertegas pengelolaan perkeretaapian nasional dengan batasan operasional dan operasional. Merujuk pada bidang pemisahan aset, pada tataran teknis antara operator pelaksana perjalanan kereta api akan berbeda dengan penanggung jawab jaringan rel kereta dan sarana pendukung operasional lainnya. Pemisahan juga diikuti kewajiban perawatan infrastruktur dan hak penetapan tarif berdasar rute. Menurut Tundjung, walau akan dipisah, Kemenhub masih akan mengurusi perkeretaapian kelas ekonomi dan ekonomi AC.
Baca Juga:
JAKARTA - Kementerian Perhubungan telah mengirim surat kepada Kementerian BUMN tentang pemisahan PT KAI beserta pengelolaan asetnya. Dirjen Perkeretaapian
BERITA TERKAIT
- ProSTEM jadi Salah Satu Pelopor Industri Terapi Sel di Indonesia
- Pemkab Maybrat Fokus pada Pengentasan Kemiskinan & Peningkatan IPM
- Mensesneg Terima 9 Tuntutan BEM SI yang Satu Isinya Tolak Cewe-Cawe Jokowi
- KPK Tahan Hasto, Ronny PDIP Singgung Izin Hakim Praperadilan
- Mbak Ita Ditahan Saat Warga Semarang Sambut Pemimpin Baru, Agustina Merespons Begini
- Farhan-Erwin Langsung Fokus Penanganan Sampah di Kota Bandung Setelah Dilantik