Kemenhub Tandatangani Kontrak Pembangunan Pelabuhan Patimban
jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama perusahaan joint venture konsultan supervisi dan desain, menandatangani kontrak paket 8 pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat.
Penandatanganan dilakukan antara PPK Konsultan Pembangunan Pelabuhan Patimban Andilas Putra Asmara bersama perwakilan perusahaan konsultan Joint Venture Yasunori Hasegawa, dengan disaksikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo beserta para direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut.
Agus mengatakan bahwa proyek pembangunan Pelabuhan Patimban sangat strategis dan penting, karena itu pihaknya sangat serius menggarapnya.
"Diharapkan ke depan Pelabuhan Patimban akan meningkatkan daya saing logistik nasional," kata Agus.
Agus juga berharap kepada para perusahaan anggota konsorsium konsultan agar penandatanganan kontrak bisa memperlancar proyek pembangunan Pelabuhan Patimban secara keseluruhan.
"Pemerintah sangat serius dan memperhatikan agar pembangunan Pelabuhan Patimban berjalan sesuai jadwal dengan kualitas yang telah disepakati bersama," tutur Agus.
Adapun Paket pembangunan Pelabuhan Patimban yang ditandangani ini merupakan paket jasa konsultansi supervisi dan desain pembangunan fasilitas pelabuhan untuk proyek Pembangunan Patimban Tahap I.
Sedangkan perusahaan konsultan Joint Venture terdiri dari tiga perusahaan Jepang masing-masing adalah Oriental Consultan Global Co. Ltd., Ides Inc., dan Nippon Koei Co. Ltd., bekerjasama dengan tiga perusahaan konsultan Indonesia yaitu PT. Raya Konsult, PT. Rayasurverindo Tirtasarana, dan PT. Indra Karya (Persero).
Proyek pembangunan Pelabuhan Patimban sangat strategis dan penting, karena itu pihaknya sangat serius menggarapnya.
- Kemenhub Buka Posko Pusat Angkutan Natal dan Tahun Baru, Ini Pesan Wamenhub Suntana
- Ini Sejumlah Kebijakan Pengaturan Mobilitas yang Disiapkan Kemenhub saat Nataru 2024/2025
- Tegas, Kemenhub Beri Tanda Merah untuk Bus yang Tak Layak Jalan
- ASDP, Kemenhub, & Stakeholder Pastikan Layanan Nataru di Lintas Utama Siap
- KPK Dalami Perusahaan yang Menikmati Uang Kasus Korupsi DJKA
- Pakar Logistik Minta Kemenhub Evaluasi Kebijakan Pelarangan Truk Sumbu 3 Saat Nataru