Kemenhub Targetkan BRT di Mebidang Rampung Pada 2023
"Jumlah bus yang ada rencananya sebanyak 440 unit dengan target penumpang sebanyak 153.000 per harinya. Kami targetkan BRT di Mebidang ini hadir pada tahun 2023,” kata Dirjen Budi.
Menurut dia, pembangunan transportasi perkotaan akan memperkuat infrastruktur yang nantinya membantu mengembangkan ekonomi dan pelayanan dasar.
Selain itu, sistem angkutan umum massal di Indonesia perlu dilakukan pengembangan agar bisa menjangkau perjalanan awal dan akhir, sehingga transportasi publik yang berkelanjutan dan inklusif bisa dirasakan manfaatnya bagi seluruh kelompok masyarakat.
“Diharapkan lebih banyak masyarakat beralih ke moda transportasi publik," harapnya.
Dia juga menyampaikan terima kasih atas disetujuinya nota kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Pemprov Sumatera Utara sebagai langkah awal dalam Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan/ Bus Rapid Transit.
"Kami berharap melalui nota kesepakatan ini kita dapat dengan optimal mengembangkan dan meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia,” jelas Dirjen Budi.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa untuk biaya infrastruktur dan sistem BRT di Mebidang itu mendapat pinjaman pendanaan dari World Bank dan Agence Francaise De Development (AFD) sebesar Rp1,8 Trilliun.
“BRT mendukung program pemerintah dengan mendukung terwujudnya kota Medan sebagai yang dilewati jalur BRT serta mengurangi kemacetan sebagaimana harapan Pemkot Medan dan Pemprov Sumut,” kata Dirjen Budi.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengembangkan angkutan massal berbasis jalan/bus rapid transit (BRT) di Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, dam Deli Serdang.
- Kemenhub Diminta Bijak dalam Membuat Aturan Pelarangan Truk Sumbu 3 Saat Libur Nataru
- KPK Panggil Pihak Pengusaha dan PT Calista Perkasa Mulia terkait Kasus Korupsi di Kemenhub
- KPK Mulai Proses Korporasi yang Ikut Pengadaan Sarana Kereta Api
- Usut Kasus Korupsi di Kemenhub, KPK Panggil eks Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jateng
- Kasus Korupsi di Kemenhub, KPK Menahan 3 Ketua Pokja Proyek DJKA
- Benahi Sistem Transportasi Nasional, Presiden Bentuk Ditjen Integrasi & Multimoda di Kemenhub